benuanta.co.id, BALIKPAPAN – Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong integrasi budaya serta penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan Ketua Umum Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Utara (LADK-KU), Ingkong Ala yang juga Wakil Gubernur Kaltara, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita IKN, Selasa (17/3/2026), bersama tokoh masyarakat dan jajaran Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Provinsi Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, Ingkong menekankan, pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai budaya masyarakat adat.
“Pembangunan IKN ini harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan kepentingan masyarakat adat, khususnya di Kaltara,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu usulan utama adalah integrasi budaya Dayak, khususnya Dayak Kenyah, dalam konsep pembangunan IKN. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkenalkan identitas budaya lokal sekaligus menjadi daya tarik pariwisata.
“Selain itu, LADK-KU juga mengusulkan integrasi budaya Dayak, khususnya Dayak Kenyah dari Kaltara, dalam konsep pembangunan IKN. Integrasi ini diharapkan mampu memperkenalkan sejarah, seni, dan kehidupan masyarakat adat kepada publik sekaligus menjadi daya tarik pariwisata budaya di kawasan Nusantara,” jelasnya.
Tak hanya soal budaya, Ingkong juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat adat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan IKN.
Ingkong mengungkapkan, masyarakat adat Dayak Kenyah di Kaltara memiliki komitmen kuat untuk mendukung pembangunan IKN.
“Provinsi Kaltara ini sebagai daerah penyangga ibu kota baru atau IKN, dan harus mendapat ruang strategis dalam proses pembangunan, terutama bagi masyarakat adat,” kata Ingkong Ala.
Ia juga mendorong adanya pelatihan keterampilan bagi masyarakat adat, mencakup sektor tenaga kerja, ekonomi kreatif, hingga pengembangan budaya. Selain itu, penguatan UMKM berbasis adat seperti kerajinan tangan, pertanian organik, dan pariwisata budaya diharapkan dapat berkembang di kawasan IKN.
“Lembaga adat juga menilai pentingnya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN, termasuk melalui forum komunikasi dan musyawarah bersama pemerintah daerah serta otorita ibu kota,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik berbagai usulan tersebut dan menegaskan komitmen untuk membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat adat.
“Meskipun kawasan IKN secara administratif berada di Kalimantan Timur, namun daerah sekitar, termasuk Kaltara tetap memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga pembangunan IKN,” kata Basuki.
Ia memastikan, pihaknya akan mengakomodasi aspirasi masyarakat adat melalui kelembagaan yang ada, termasuk dari Kaltara.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan sejumlah regulasi Otorita IKN, di antaranya Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis, Perka Nomor 12 Tahun 2023 tentang pertanahan, serta Perka Nomor 9 Tahun 2023 mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha.
“Usulan yang disampaikan oleh Lembaga Adat Dayak ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah Kaltara dapat ikut berkembang seiring pembangunan ibu kota negara,” tutupnya.(*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
