benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) didorong memperkuat kemandirian fiskal daerah menyusul turunnya nilai transfer pusat pada tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata ulang strategi pendapatan.
“Pelajaran bagi kita di sini, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat harus kita kurangi,”sebutnya.
Menurutnya, Pemprov Kaltara perlu lebih agresif menggali potensi pendapatan sesuai kewenangan serta regulasi yang berlaku. Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, kata Denny, daerah semestinya mampu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal jangka panjang.
Denny juga menyebut pemerintah daerah tetap akan mendorong kegiatan prioritas yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh pembiayaan dari kementerian terkait.
“Untuk teknis pelaksanaannya seperti apa, itu tidak ada masalah. Yang terpenting program bisa jalan dan infrastruktur tetap terbangun dengan dukungan pendanaan pusat,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
