Program Sambungan Listrik Gratis Dipastikan Bergulir hingga 2030

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya meningkatkan realisasi program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) pada tahun mendatang.

Kepala Bidang (Kabid) Ketenagalistrikan di Dinas ESDM Kaltara, Abdul Muis menegaskan, meskipun menghadapi penyesuaian anggaran di tingkat nasional, program kelistrikan di Kaltara dipastikan akan terus bergulir hingga tahun 2030 yang fokus pada Bantuan Listrik dan program Listrik Desa.

“Program BPBL untuk tahun 2025 yang terbagi menjadi dua sumber pendanaan APBN dan APBD Provinsi. Usulan awal ke pusat sekitar 2.500 sambungan,” ungkapnya Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga :  Truk Mengular di SPBU Bulungan dan Tarakan, Pertamina Akan Atur Jam Jual Biosolar

Menurutnya rencana realisasi yang dikelola langsung oleh PLN mencapai sekitar 1.600 sambungan untuk seluruh Kaltara, termasuk Malinau.

“APBD Provinsi target awal yang direncanakan adalah 1.000 sambungan. Karena adanya efisiensi anggaran secara nasional, realisasi anggaran hanya mencapai 292 sambungan,” ucapnya.

Abdul Muis menjelaskan, realisasi BPBL APBD Provinsi per akhir November 2023 yang ditangani langsung oleh Dinas ESDM didistribusikan pada kabupaten kota (tidak termasuk Malinau) dengan total 290 sambungan.

Baca Juga :  Ekspor Kaltara Turun 25 Persen pada Januari 2026, Surplus Perdagangan Menyusut

“Bulungan (Tanjung Selor) 62 sambungan, Tarakan 72 sambungan, Nunukan 72 sambungan. Tana Tidung (KTT) 64 sambungan,” imbuhnya.

Sebagai informasinya, target lebih dari 1.000 sambungan bakal ada pada tahun depan usai melihat tantangan dan kebutuhan masyarakat Ditegaskannya Dinas ESDM Kaltara menetapkan target peningkatan yang signifikan untuk tahun anggaran berikutnya.

“Kita merencanakan lagi 1.000 lebih sambungan untuk tahun depan,” bebernya.

Baca Juga :  Pemprov Kaltara Prioritaskan Destinasi Unggulan pada 2026

Meskipun menurutnya, realisasi akhir akan sangat bergantung pada penetapan anggaran terutama dari APBD yang tahun ini mengalami devisit. Ditegaskannya, komitmen pemerintah provinsi untuk mewujudkan pemerataan listrik di Kaltara tetap tinggi.

“Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang akan terus dilaksanakan hingga tahun 2030, termasuk untuk penerangan di wilayah pedesaan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Endah Agustina

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *