Dorong UMKM Kaltara Naik Kelas, Komisi VII DPR RI Gelar Bimtek dan Permudahkan Akses Permodalan

benuanta.co.id, TARAKAN — Upaya penguatan UMKM terus digencarkan di Kalimantan Utara (Kaltara). Anggota Komisi VII DPR RI, H. Rahmawati S.H, menyampaikan, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat pada Ahad, 9 November 2025.

Dirinya menjelaskan, pelatihan tersebut diisi sejumlah narasumber yang langsung didatangkan dari kementerian. Tidak hanya membekali keterampilan, program itu disebutnya sebagai langkah mencetak kemandirian usaha serta membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri maupun orang lain.

Pertama, pengolahan hasil laut dan pertanian menjadi produk makanan yang memiliki daya simpan panjang, seperti aneka olahan keripik dan amplang. Ia menilai potensi komoditas laut dan pertanian di Kaltara sangat besar, sehingga perlu dimaksimalkan menjadi produk bernilai jual tinggi.

Baca Juga :  Prajurit Yonif TP 880/Banuanta Berbagi Takjil di Bulan Ramadan

Kategori kedua yaitu pelatihan ekoprint atau teknik membatik modern. Rahmawati menyebut, perkembangan UMKM kain khas daerah kini sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan pelatihan ini, ia berharap produk lokal Kaltara semakin dikenal dan dapat dipasarkan lebih luas.

Selanjutnya pelatihan servis alat rumah tangga, yang menyasar peserta laki-laki. Dengan kemampuan teknis tersebut, masyarakat dapat membuka jasa perbaikan secara mandiri.

“Kalau besar, bisa menarik teman-temannya bekerja. Jadi ini bukan hanya kelas satu kali, tapi berkelanjutan,” jelasnya.

Selain pelatihan, dukungan permodalan juga dipermudah. Ia menyebut pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada pelaku UMKM, termasuk penyederhanaan syarat kredit usaha rakyat (KUR). Untuk pinjaman Rp100 juta cukup menggunakan NIB, NPWP dan KK, sedangkan pinjaman Rp50 juta hanya memerlukan NIB dan KK.

Baca Juga :  WFH Jumat ASN Kaltara Diklaim Tekan Biaya Operasional Kantor

Prosedur itu dinilai jauh lebih sederhana ketimbang sebelumnya yang mensyaratkan jaminan seperti BPKB atau sertifikat.

“Biar UMKM kita tidak perlu ribet lagi saat butuh modal. Namun tetap ada pengawasan administrasi dari Bank Indonesia dan bank penyalur,” katanya.

Ia menegaskan, tujuan utamanya adalah memperluas kesempatan usaha tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Program serupa juga tidak hanya berlangsung di Tarakan. Sebelumnya, kegiatan telah dilaksanakan di Tanjung Selor dan akan menyusul di Nunukan, Jemalino dan Katinti.

Komisi VII DPR RI disebut akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dalam memperluas pelatihan serta penyelesaian berbagai persoalan industri kecil, termasuk pengelolaan limbah.

Baca Juga :  BLK di Puspem Kaltara Mulai Dibangun Mei 2026

Lebih jauh, ia mengatakan akses pemasaran juga menjadi perhatian. Pihaknya mendorong pemerintah daerah agar setiap tamu atau pengunjung ke Kaltara diperkenalkan dengan produk khas lokal sebagai bentuk dukungan langsung pada UMKM. Dirinya bahkan selalu mengenakan batik Kaltara saat kegiatan di DPR RI sebagai bentuk promosi produk daerah.

Menurutnya, pemasaran bisa dimulai dari diri sendiri. Begitu pula dengan produk singal yang dianggap sebagai identitas khas Kaltara dan perlu terus didorong agar lebih dikenal masyarakat luas. (*)

Reporter: Sunny Celine

Editor: Yogi Wibawa

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *