benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Sampaikan aspirasi kaum buruh secara serentak di Semua Provinsi yang ada di Indonesia, Partai Buruh Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Provinsi Kaltara.
Dalam aksi demo kali ini ratusan buruh menyampaikan 15 tuntunan mereka dan 5 tuntutan yang harus menjadi prioritas Pemprov Kaltara.
Hapus outsourcing, tolak upah murah, bentuk Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, sahkan UU ketenagakerjaan yang baru dan UU perampasan aset, revisi UU Pemilu desain Pemilu 2029 serta realisasikan Perda penempatan tenaga lokal.
“Ini semua tuntutan kami sebagai buruh dan kita harapkan Gubernur Provinsi Kaltara, mau menindak lanjuti tuntutan kami dan merealisasikannya,” kata Ketua Exco Partai Buruh Kaltara, Joko Supriyadi, pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Ia mengungkapkan 5 tuntutan prioritas yang mereka sampaikan merupakan tuntutan yang sesuai dengan kondisi para butuh yang ada di Kaltara.
Joko akui perhatiannya kepada kaum buruh yang ada di Kaltara masihlah sangat kurang dari sentuhan pemerintah ataupun pihak perusahaan sehingga dibutuhkan komitmen dari kepala daerah untuk melindungi hak-hak buruh.
“Outsourcing, upah murah, bentuk Satgas PHK dan diskriminasi terhadap pekerja lokal masih kerap terjadi dibeberapa Daerah yang ada di Kaltara,” jelasnya.
“Oleh sebab itu semua perwakilan buruh di masing-masing daerah yang ada di wilayah Kaltara hadir disini dalam rangka menuntut Pemprov Kaltara untuk memenuhi tuntutan kami,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan parah buruh, Gubernur Provinsi Kaltara Zainal Arifin Paliwang melalui Pj. Sekprov Kaltara Bustan mengatakan, kalau pihaknya akan menampung aspirasi para buruh dan mengupayakan realisasinya sebagai bentuk dari pembangunan ekonomi masyarakat Kaltara.
“Akan kita tampung aspirasi para buruh ini, apalagi hal ini juga menyangkut kebutuhan masyarakat dan kita di pemerintahan harus mengupayakan adanya program yang dapat melaksanakan tuntutan buruh,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
