benuanta.co.id, TARAKAN – Sepanjang tahun 2023 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima 73 aduan dari masyarakat pengguna layanan publik.
Selama tahun 2023, laporan masyarakat yang diterima oleh Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) per tanggal 11 Desember 2023 terdapat 73 laporan yang diverifikasi formil materiil yang lalu dilimpahkan ke tahap pemeriksaan sebanyak 55 Laporan. Tak hanya itu saja, Keasistenan PVL juga menerima 355 layanan Konsultasi Non Laporan (KNL).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltara, Maria Ulfah mengatakan tidak hanya melakukan PVL dan KNL pihaknya juga membuka gerai pengaduan Ombudsman on The Spot (OTS) dan akses Pelayanan Publik. “Kegiatan OTS telah dilakukan sebanyak 8 kali dan akses Pelayanan Publik sebanyak 1 kali,” ujar Maria Ulfah , Selasa (12/12/2023).
Tak hanya 55 laporan yang dilimpahkan ke Keasistenan Pemeriksaan pihaknya juga masih memproses laporan backlog atau laporan tahun 2021 dan 2022 sebanyak 18 laporan yang masih ditangani pada 2023.
Dikatakan Maria Ulfah pembagian 55 laporan di petakan menjadi klasifikasi Substansi terbanyak dilaporkan terkait dengan permasalahan Agrari dan Pertanahan sebanyak 22 laporan, energi dan Kelistrikan sebanyak 6 laporan, Kepegawaian 6 laporan, selebihnya Air, Perhubungan/Infrastruktur.
Klasifikasi instansi, Pemerintah Daerah, BUMN / BUMD, Badan Pertanahan Nasional (BPN), menempati 3 laporan teratas dengan angka berturut-turut 20, 13 dan 12. “Jenis dugaan maladministrasi, terdapat 4 jenis dugaan yang dilaporkan yaitu tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan tidak patut,” ungkapnya
“Laporan yang ditutup atau selesai sebanyak 41 laporan masyarakat, yang terdiri atas 2 laporan tahun 2021, 12 laporan tahun 2022 dan 27 laporan tahun 2023,” pungkasnya.(*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
