benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023.
Salah satu yang akan diakomodir Pemprov Kaltara terkait masalah pendidikan, hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Suriansyah jika komisi dan badan anggaran (Banggar) DPRD Kaltara yang telah memberikan masukan yang baik, tentang bagaimana mengembangkan pendidikan di Kaltara.
“Walaupun kita sudah menyusun perencanaan, tapi itu perlu di update apalagi dengan sistem pendidikan yang semakin canggih sekarang. Sehingga mau tidak mau kita harus menyusun master plan pendidikan kita,” ucap Suriansyah kepada benuanta.co.id, Selasa 26 September 2023.
Lanjutnya, dengan kondisi perkembangan terbaru dengan adanya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) atau sebutan lainnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Air di Mentarang Induk dan Peso, maka tuntutan pendidikan yang dibutuhkan berubah.
“Kita akan menyesuaikan, itu terkait pendidikan vokasi yang menjadi kebutuhan dunia kerja kita,” paparnya.
Atensi pemerintah terhadap dunia pendidikan, kata Suriansyah mengatakan Pemprov Kaltara akan melakukan penyusunan Blue Print pendidikan, di mana semua hal akan ditinjau dan semua lini akan dipelajari.
“Paling tidak upaya kita bahwa dunia pendidikan itu bisa mengantisipasi yang lebih jauh ke depan bukan menjawab kondisi yang sekarang,” jelasnya.
Terkait Balai Latihan Kerja (BLK), Pemprov Kaltara telah menyiapkan lahan di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) di mana pembangunannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
“Sudah dicek dan siap lahannya, Insya Allah Kemnaker yang akan membangun BLK-nya. Kita sampaikan juga yang kita membutuhkan adalah yang didik di BLK sesuai kebutuhan setempat,” pungkasnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
