benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan memfokuskan pembangunan sektor pariwisata pada sejumlah destinasi yang dinilai telah berkembang dan memiliki perencanaan matang pada 2026. Kebijakan ini sejalan dengan rencana induk pariwisata daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara, Njau Anau, mengatakan tidak semua usulan pengembangan destinasi dari kabupaten dan kota dapat diakomodir. Penurunan alokasi anggaran membuat Pemprov harus menetapkan skala prioritas.
“Prioritas diberikan kepada destinasi yang sudah berkembang dan perencanaannya lengkap,” kata Njau, Selasa (16/12/202)
Salah satu destinasi yang dinilai berpotensi besar adalah Air Terjun Binusan. Menurut Njau, destinasi tersebut telah memiliki dokumen perencanaan dan sudah diajukan ke Kementerian Pariwisata. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu pemenuhan kelengkapan administrasi yang diminta kementerian.
Ia menegaskan, setiap pengajuan ke pemerintah pusat harus sesuai dengan rencana induk dan memenuhi persyaratan, termasuk kejelasan lokasi dan kesiapan kawasan.
Di Kabupaten Malinau, sejumlah destinasi yang telah mapan seperti Tanah Ulen, Setulang, dan pemandian air panas tetap menjadi fokus pengembangan. Selain itu, kawasan Apau Ping juga masuk dalam radar karena memiliki potensi wisata petualangan, termasuk arung jeram.
Untuk Kabupaten Bulungan, pemerintah provinsi memprioritaskan pengembangan desa wisata Mangkupadi, serta kawasan Kesultanan Bulungan. Di Kabupaten Tana Tidung, destinasi Gunung Rian dan beberapa destinasi lain yang ditetapkan sebagai fokus pembangunan pariwisata pada 2026.
Sementara itu, Kota Tarakan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pantai Amal yang dinilai belum maksimal meski infrastruktur dasar telah dibangun. Selain pengembangan destinasi, Tarakan juga difokuskan pada penguatan ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
“Tarakan fokus pada HKI, perlindungan produk lokal, serta pengembangan kuliner khas,” ujar Njau.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi akan tetap berpegang pada rencana induk pariwisata yang telah disusun. Seluruh organisasi perangkat daerah terkait, termasuk dinas pekerjaan umum dan lembaga pelatihan, akan dilibatkan untuk memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia di destinasi prioritas.
“Kita fokus dulu pada yang sudah berkembang. Setelah maksimal, baru melihat kemungkinan pengembangan destinasi lainnya,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
