benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang destinasi wisata. Upaya ini dinilai krusial agar potensi wisata alam di wilayah pedalaman dan perbatasan bisa berkembang optimal.
Kepala Dispar Kaltara, Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si. mengatakan sebagian besar destinasi unggulan di Kaltara masih menghadapi kendala aksesibilitas. Daerah seperti Apau Kayan, Krayan, dan Long Bawan memiliki pesona alam luar biasa, tetapi belum seluruhnya bisa dijangkau dengan transportasi darat.
“Kalau di Kaltara ini potensi yang paling menonjol adalah wisata alam. Banyak lokasi yang bisa kita promosikan, tapi memang tantangannya besar. Ada yang sudah memiliki akses jalan, tapi belum maksimal. Ada juga yang sama sekali belum bisa dijangkau dengan transportasi darat,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, sejumlah kawasan wisata hanya dapat diakses melalui jalur udara dengan biaya relatif tinggi, sehingga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Meski demikian, minat wisatawan mancanegara untuk menjelajahi alam Kaltara cukup tinggi.
“Daerah seperti Apau Kayan dan Krayan itu punya potensi luar biasa. Wisatawan dari luar negeri, seperti Amerika dan Eropa, banyak yang tertarik datang. Mereka mencari suasana alami dan ketenangan, tapi hambatan utamanya adalah jarak dan biaya transportasi yang tinggi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Njau menilai dukungan nyata pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar sangat dibutuhkan. Ia menyebut perbaikan jalan dan transportasi udara akan memberi dampak besar bagi perkembangan ekonomi lokal.
“Kita berharap dukungan dari pusat, terutama untuk akses jalan dan penerbangan. Kalau jalan terbuka, orang akan mudah datang, harga tiket pesawat bisa ditekan, dan kegiatan ekonomi di sekitar objek wisata juga meningkat,” katanya.
Dispar Kaltara telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pembangunan infrastruktur dapat sejalan dengan arah pengembangan pariwisata daerah.
“Kita terus berkomunikasi dengan PUPR, karena sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Jalan, jembatan, dan bandara adalah bagian dari satu sistem yang mendukung kunjungan wisata. Tapi PUPR juga punya keterbatasan, jadi kita perlu kerja sama dan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, pemerintah provinsi juga berupaya menjadikan posisi strategis Kaltara sebagai provinsi perbatasan sebagai alasan penguatan pembangunan. Njau menilai, status Kaltara sebagai “beranda negara” seharusnya menjadi dasar prioritas dalam pembiayaan infrastruktur pariwisata.
“Kaltara ini kan beranda Indonesia. Kalau kita bicara soal wajah depan negara, seharusnya pembangunan di sektor pariwisata juga mendapat perhatian lebih. Potensi kita luar biasa, tinggal bagaimana pemerintah mendukung pembiayaan dan peningkatan aksesnya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
