benuanta.co.id, NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan menegaskan pentingnya sosialisasi berkelanjutan terkait kebijakan pajak dan retribusi daerah. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Said Hasan, dalam pandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (30/6/2025).
Menurut Said Hasan, masih banyak masyarakat yang menganggap pajak dan retribusi sebagai beban karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi serta manfaat dari kebijakan tersebut.
“Kebijakan pajak dan retribusi sering kali dianggap sebagai kewajiban yang memberatkan. Padahal, jika disosialisasikan dengan baik, masyarakat akan melihatnya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah,” kata Said Hasan.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk aktif mengedukasi masyarakat agar lebih memahami bahwa pajak merupakan partisipasi nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam penetapan pajak dan retribusi. Kebijakan fiskal daerah, menurutnya, harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar tidak menimbulkan dampak yang memberatkan.
Selain itu, Fraksi PKS mendukung adanya perubahan regulasi terkait pemeliharaan aset dan infrastruktur publik. Pengelolaan yang baik terhadap sarana dan prasarana, kata Said, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
“Pelayanan publik yang berkualitas adalah bentuk nyata dari pengembalian kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi,” tegasnya.
Fraksi PKS juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sektor retribusi seperti parkir, kebersihan, dan perizinan.
Pemerintah daerah diminta untuk memastikan sistem pemungutan berjalan akuntabel dan bebas dari praktik pungutan liar.
Tak hanya itu, Fraksi PKS mengusulkan adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Daerah guna menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Said Hasan menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas publik, khususnya pada sektor transportasi dan penyebrangan yang sangat vital bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kami Fraksi PKS berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat, sehingga pajak dan retribusi tidak menjadi beban, melainkan menjadi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
