benuanta.co.id, NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Donal, menyerukan kepada pemerintah pusat dan provinsi agar lebih serius menangani persoalan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi wilayah Kabudaya dan Krayan.
Donal menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tiga kecamatan yang masih terisolasi akibat jalan yang belum tembus dan sering terdampak banjir serta longsor setiap tahun.
“Tiga kecamatan di Dapil saya akses jalannya masih sangat memprihatinkan. Setiap tahun banjir dan longsor, tapi belum ada respons konkret dari pemerintah,” kata Donal, Senin (16/6/2025).
Donal menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus lebih memperhatikan wilayah perbatasan karena merupakan garda terdepan kedaulatan negara. Namun, menurutnya selama ini wilayah perbatasan justru mengalami kesenjangan sosial dan infrastruktur.
“Kalau tidak turun langsung ke lapangan, bagaimana mau tahu kondisi riil. Data tidak bisa didapat dari belakang meja. Negara harus hadir langsung di perbatasan,” tegasnya.
Donal juga menyoroti minimnya kunjungan pejabat tinggi negara ke desa-desa perbatasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia seperti Keningau dan Sarawak. Kunjungan tersebut, menurutnya, sangat penting untuk melihat langsung realitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Donal juga mengkritisi kebijakan pembangunan yang dinilai masih berorientasi kota dan melupakan daerah-daerah strategis seperti perbatasan.
“Kalau wilayah strategis seperti perbatasan saja diabaikan, ini menunjukkan ada diskriminasi pembangunan. Pemerintah harus berhenti melihat dengan kacamata kota,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa wilayah perbatasan memiliki potensi budaya, sejarah, dan geopolitik yang sangat besar dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan negara.
Sebagai solusi, Donal meminta pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan jalan penghubung antar kecamatan, serta meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di wilayah perbatasan.
“Ketertinggalan harus segera diatasi. Warga perbatasan juga ingin merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari mereka,” kata Donal.
Menurutnya, selama ini aspirasi masyarakat perbatasan seringkali tidak tersampaikan secara utuh kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat. Donal mengingatkan bahwa perbatasan bukanlah beban, melainkan aset nasional yang harus dimuliakan dan diperkuat. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
