benuanta.co.id, TARAKAN – Aliansi Peduli Demokrasi (Apirmasi) yang terdiri dari unsur mahasiswa dan elemen masyarakat Tarakan melakukan aksi unjuk rasa di area Kantor Wali Kota Tarakan Jalan Pulau Kalimantan, Kelurahan Kampung Satu pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Demonstrasi tersebut bertepatan dengan momen pelantikan anggota DPRD Tarakan periode 2024-2029 di Kantor Wali Kota Tarakan. Adapun aksi mahasiswa itu diramaikan oleh ribuan mahasiswa yang bermaksud untuk mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dalam tuntutannya, aliansi Apirmasi meminta agar DPRD Tarakan menyatakan sikap untuk menolak RUU Pilkada perubahan keempat RUU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-undang. Aliansi Apirmasi juga meminta DPRD Tarakan untuk menyatakan sikap mematuhi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.
“Yang ketiga kami mendesak DPRD Tarakan dan mendesak Ketua Umum DPC partai politik untuk mengedepankan menjunjung tinggi pelayanan publik serta nilai-nilai demokrasi yang substansial. Keempat kami juga mendesak KPU untuk mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK,” ujar Ainuliansyah, Perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Dalam unjuk rasa kawal putusan MK, mahasiswa dan aparat keamanan bergesekan hingga terdapat beberapa aparat dan massa aksi mengalami luka-luka. Pihaknya juga mengaku merasa kecewa lantaran tak hadirnya seluruh anggota DPRD Tarakan yang baru saja dilantik.
“Yang hadir harusnya itu 30 anggota dewan, malah cuma 4 orang yang menemui kami. Kita prihatin dan kecewa atas sikap anggota DPRD Tarakan yang baru saja dilantik,” tuturnya.
Kalangan mahasiswa memiliki perspektifnya sendiri, enggan menyampaikan aspirasi jika anggota DPRD Tarakan tak hadir secara keseluruhan. Lantaran menurutnya, hal ini terjadi berulang kali, saat mahasiswa melakukan unjuk rasa DPRD Tarakan enggan menghadirkan seluruh anggotanya.
“Setiap aksi begitu saja, selalu perwakilan-perwakilan terus. Makanya kami tidak mau. Kami sudah sepakat tidak pernah menganggap adanya DPRD Tarakan, ini soal sikap,” tukas Ainul.
Sementara itu, Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus dan beberapa anggota dewan lainnya sempat turun ke jalan menemui massa aksi. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada massa aksi yang tak dapat bertemu dengan anggota yang lengkap karena terdapat keluarga anggota dewan yang turut hadir dalam prosesi pelantikan.
“Kalau mau orasi silahkan, kami dengarkan saja. Tapi tidak semuanya bisa hadir karena pelantikan dan ada keluarga yang hadir juga,” singkatnya kepada massa aksi. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Nicky Saputra
