benuanta.co.id, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang menyandang gelar Doktor Bidang Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Gelar baru tersebut disematkan dalam namanya setelah ia mengikuti sidang promosi doktor yang digelar di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, pada Senin 19 Agustus 2024.
Dalam sidang tersebut, orang nomor satu di Kaltara itu meraih predikat cumlaude dari disertasinya yang berjudul ‘Model Collaborative Policy Innovation dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara’.
Dalam disertasinya, menjadi bukti bahwa Zainal berdedikasi di bidang akademi. Apalagi fokus penelitiannya berkenaan dengan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir di wilayah perbatasan. Zainal turut menyoroti pentingnya inovasi kebijakan kolaboratif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir di wilayah perbatasan.
Zainal mengatakan, alasan dirinya mengambil topik tersebut sebagai penelitian, lantaran besarnya potensi yang dimiliki Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan.
“Dalam beberapa kunjungan ke pabrik-pabrik eks portir, saya melihat bahwa banyak rumput laut yang berasal dari Kalimantan Utara. Hal ini mendorong saya untuk meneliti bagaimana potensi ini dapat dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya di Nunukan,” katanya.
Pada karya tulis ilmiahnya, Zainal menjelaskan terdapat upaya penting daei pemerintah dalam berkolaborasi dengan para pengusaha, petani, dan instansi terkait sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas. Seperti sektor budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan. Saat ini, produksi rumput laut di wilayah tersebut mencapai sekitar 4.500 ton per bulan.
Dukungan yang diberikan pemerintah berupa penyediaan bibit dan media tanam yang berkualitas serta menyiapkan lahan yang sesuai untuk budidaya rumput laut di Kalimantan Utara.
“Selama ini, bibit seringkali didatangkan dari luar daerah. Ke depan, kami berharap dapat memproduksi bibit sendiri sehingga Kalimantan Utara bisa menjadi produsen rumput laut terbesar dengan kualitas terbaik,” jelasnya.
Ia juga menuliskan soal pentingnya implementasi sistem resi gudang untuk komoditas rumput laut. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian rumput laut dapat berdampak positif terhadap pendapatan daerah.
“Selama ini distribusi rumput laut dilakukan tanpa melalui sistem tersebut. Itu mengakibatkan potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tambahnya.
Dalam penelitiannya, Zainal juga menemukan tiga dimensi utama dalam inovasi kebijakan kolaboratif, yaitu partisipasi, koordinasi, dan integrasi. Ditemukan juga satu dimensi tambahan yang penting, yakni komunikasi yang efektif antara petani rumput laut dan pemerintah.
Menurutnya, komunikasi yang baik dan koordinasi yang efektif antara semua pihak sangat diperlukan guna memastikan kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
“Pengalaman menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
