benuanta.co.id, TARAKAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan rapat kerja (Raker) komisi membahas kesiapan Kaltara dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang berlangsung di ballroom Hotel Tarakan Plaza pada Senin, 8 Juli 2024.
Dalam rapat kerja komisi ini, turut hadir pula Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Yusuf Ramlan mengatakan, pihaknya sudah menerima paparan dari KONI dan Dispora Kaltara mengenai tahapan-tahapan untuk menuju ke PON XXI Aceh-Sumut. Termasuk dengan persiapan dari 28 cabang olahraga (cabor) yang lolos ke PON.
“Termasuk rencana-rencana ke depan dalam keikutsertaan PON yang dilaksanakan 8 September mendatang,” katanya, Senin (8/7/2024).
Ia melanjutkan, berdasarkan paparan yang sudah disampaikan, terdapat kendala yang dihadapi oleh KONI Kaltara menyoal pencairan anggaran yang sebelumnya sudah disetujui Pemprov Kaltara. Dalam proses pencairan tersebut, terdapat naskah hibah yang pencairannya dilakukan secara bertahap.
“Total anggaran Rp 34 miliar, pencairan tahap pertama 50 persen sudah cair dan digunakan untuk TC desentralisasi para cabor juga belanja alat cabor untuk tanding,” lanjutnya.
Adapun untuk pencairan tahap kedua yakni 40 persen dari total anggaran hibah belum dapat dilakukan. Karena dipersyaratkan adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran ditahap pertama harus sebesar 70 persen.
“Kita minta kepada KONI untuk berkoordinasi kepada cabor yang menggunakan anggaran tersebut untuk segera merealisasikan LPJ-nya itu. Sehingga bisa disampaikan ke Dispora agar pencairan tahap kedua bisa dilakukan,” tutur Yusuf Ramlan.
Ditegaskannya, proses pencairan tahap kedua harus segera dilakukan. Lantaran tahapan TC sentralisasi sudah dimulai. Khawatirnya, tahapan TC sentralisasi akan terganggu karena terlambatnya pencairan tahap kedua.
Selain itu, penting juga dilakukan pencairan anggaran tahap kedua untuk persiapan kontingen Kaltara dalam keberangkatan ke Aceh dan Sumatera Utara.
“Persiapannya harus lebih awal. Kalau ada keterlambatan bisa jadi ada kesulitan. Kita minta KONI segera koordinasi ke cabor untuk LPJ supaya pencairan tahap kedua bisa segera dilakukan,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
