benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
Dewan meyakini pembangunan wilayah perbatasan sangat penting untuk pemerataan pembangunan di Kaltara. Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah.
“Kami berharap kepada pemerintah, dalam penyusunan APBD 2025 tetap mengacu kepada catatan-catatan yang diberikan oleh anggota dewan, utamanya di daerah perbatasan,” ucapnya, Rabu (26/6/2024).
Hamzah menekankan pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur umum seperti jalan dan konektivitas antar kawasan. Menurutnya, hingga saat ini fasilitas umum atau akses masyarakat di daerah perbatasan masih belum maksimal. Infrastruktur jalan belum memadai akan berdampak kepada anggaran pembangunan lainnya.
“Misalkan kita mau membangun sekolah atau puskesmas tetapi jalannya masih belum maksimal, otomatis anggaran transportasinya kan tinggi sekali,” tutur Hamzah.
“Oleh karenanya akses jalan yang menjadi ranahnya pusat kita harus maksimalkan agar pembangunan akses jalan bisa kita kerjakan segera,” sambungnya.
Selain itu, hal paling penting lainnya dengan adanya pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Lanjutnya, ketika akses mudah tentu akan memudahkan masyarakat dalam membawa hasil pertanian, perkebunan dan lainnya keluar daerah dengan ongkos yang murah sehingga dapat meningkatkan pendapatan (income).
“Kita ketahui bersama, seperti di Krayan selama ini memiliki produk-produk daerah yang menjadi primadona bagi orang luar daerah, seperti berasnya, garamnya, kopi, nanas dan segala macamnya,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
