benuanta.co.id, BERAU – Pemerintah Daerah (Pemkab) Berau menyikapi aktivitas pertambangan rakyat di beberapa wilayah Berau bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
“Tambang rakyat ini sebenarnya kita ketahui bersama bahwa itu bukan kewenangan dari Kabupaten dan bukan kewenangan provinsi,” ucapnya Jumat (31/5/2024).
Sri Juniarsih Mas menegaskan peranannya hanya bisa melaporkan kepada aparat hukum terhadap ada aktivitas pertambangan rakyat.
“Kami hanya bisa melaporkan dan yang menindak di lapangan itu aparat hukum. Tetapi kita juga tidak menutup mata. Bahwa sebenarnya ini sebagian besar kita bisa membantu pendapatan ekonomi,” ungkapnya.
Namun begitu, pihaknya masih berupaya kebijakan pertambangan rakyat bisa ditinjau ulang oleh Pemerintah Pusat.
“Supaya kebijakan atau izin ini bisa turun ke bawah. Minimal ke provinsi saja. Supaya kami bisa melaporkan supaya ini legal ini yang kita lakukan,” ujarnya.
Begitu pula terkadang pihaknya selalu dibuat dilema masyarakat apa paham atau tidak tentang pertambangan rakyat.
“Masyarakat yang saya pikir ini kurang paham atau tidak paham atau tidak mau tahu sehingga serangannya kepada kepala daerah,” jelasnya.
Sehingga pihaknya berharap peran kepala kampung pun bisa mengedukasi para masyarakat setempat.
“Karena di sisi lain ada positif dan negatifnya. Tetapi saya berharap ada solusi. Tetapi semuanya itu tentu tidak serta merta begitu saja tentu ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Ia menjelaskan Pj Gubernur Kaltim sudah bersurat ke Kementrian ESDM RI tentang persoalan pertambangan rakyat.
“Ya mudah-mudahan ada jawaban serta ini bisa menjadi legal dan halal untuk masyarakat di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Nicky Saputra
