benuanta.co.id, TARAKAN – Serius mengatasi persoalan stunting, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltara. Rakerda ini digelar di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (29/5/2024).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, Bertius mengatakan, hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Multi Stakeholder Partnership (MSP) untuk melakukan kolaborasi dalam penanganan stunting. Termasuk kemiskinan, baik kemiskinan reguler maupun ekstrim.
“Jadi konsep ini terus kita tingkatkan. Karena kita sadar kita tidak bisa melakukan intervensi (penurunan stunting dan kemiskinan) secara mandiri,” ujar Bertius.
Intervensi tidak dapat dilakukan karena Provinsi Kaltara sadar dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki baik provinsi sendiri maupun kabupaten dan kota. Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi yang melibatkan semua pihak diyakini dapat memberikan peluang untuk pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia pun yakin dengan kolaborasi ini, maka stunting yang berpengaruh dengan gizi bisa dituntaskan dari waktu ke waktu oleh pemerintah dibantu oleh semua pihak.
“Bukan hanya perusahaan namun, semua pihak yang ada di Kaltara ini kita terus libatkan. Saat ini kita masih konsen kepada dunia usaha karena kita tahu tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan maupun masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakan Bertius, dalam kerjasama kedua pihak ini pemerintah akan berusaha menyiapkan data yang akan diintervensi. Tentunya sejalan dengan program yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam hal ini perusahaan.
Program yang didapatkan oleh perusahaan merupakan program tentunya berasal dari masyarakat. Dimana perusahaan akan melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait apa yang dibutuhkan. Setelah itu, perusahaan akan menyusun rencana kerja tahunan untuk memunculkan program mana yang memberi intervensi untuk stunting dan kemiskinan.
“Jadi programnya mereka sendiri (perusahaan), kami yang memberikan datanya,” tuturnya.
Ia membeberkan pemerintah pun memiliki program tentunya namun, dari sisi anggaran kurang mencukupi dan terbatas. Alhasil pihaknya harus meminta dukungan kepada stakeholder lain untuk memberikan bantuan dalam upaya penanganan stunting dan kemiskinan.
Dalam rangka menyatukan program pemerintah dan pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam penurunan stunting maka diadakanlah Rakerda seperti yang saat ini dilaksanakan.
Bahkan sejauh ini respon yang diberikan oleh perusahaan sangat positif dalam kolaborasi tersebut. “Sejauh ini feedback mereka sangat positif mereka juga merasa ini bagian dari tanggung jawab mereka. Mereka sudah mengolah sumberdaya daya alam kita mereka juga harus memperhatikan masyarakat kita. Jadi sampai saat ini tanggapan dari dunia usaha sangat positif,” jelasnya
“Kita tidak menutup mata ada beberapa yang tidak care, tapi ini tidak mengecilkan hati kita terus semangat memberikan informasi kepada mereka kita juga menyadari kemungkinan yang terjadi dalam perusahaan tersebut,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
