Masukan DPRD Nunukan untuk LKPJ Bupati Laura 

benuanta.co.id, NUNUKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menyampaikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nunukan akhir tahun 2023.

Juru bicara DPRD Nunukan, Gat mengatakan rekomendasi DPRD ini tentunya memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Ada beberapa saran dan masukan yang diberikan dan koreksi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di Nunukan, mulai bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Dibidang pendidikan, masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan OPD terkait dan hal ini diharapkan inventarisasi dan pengadaan fasilitas pendukung di sejumlah sekolah Kabupaten Nunukan.

Menyoroti bidang pendidikan, DPRD Nunukan meminta pembenahan infrastruktur pendidikan, melalui monitoring yang digelar beberapa waktu lalu, anggota legislatif memantau salah satu sarana pendidikan di Kecamatan Nunukan Selatan.

Secara fisik, kata Gat, akses jalan dan halaman sekolah masih belum memadai padahal kegiatan belajar mengajar sudah berjalan. Begitu pula persoalan Sapras pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat tepatnya di SD 05 masih kekurangan dan membutuhkan 1 ruang kelas belajar.

Baca Juga :  Marak PMI Non Prosedural Pulang ke Indonesia Lewat Jalur Perbatasan Ba’kelalan-Long Midang

“Selama Proses monitoring DPRD menemukan sarana dan prasarana ini tidak memadai bahkan mutu dan kualitas meubelair sekolah rusak, jadi pemilihan rekanan dalam e-katalog harus dilakukan dengan cermat lagi,” kata Gat.

Dia juga mengatakan di kecamatan Krayan Ruang Kelas Baru (RKB) di sejumlah sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan. RKB tidak dilengkapi dengan pengadaan meubelair sehingga kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan dan penggunaan Sarpras pendidikan itu mangkrak.

Terkait rekomendasi DPRD Nunukan dibidang kesehatan, anggota legislatif mengharapkan agar pemerintah daerah harus konsisten dalam penanganan dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan serta mengupayakan sarana dan prasaran pendukung serta SDM.

Baca Juga :  104 PMI Bermasalah Dideportasi ke Tanah Air, Dominan Warga Kaltara

Hal ini terbukti sejak DPRD Nunukan melaksanakan monitoring di RS Pratama Sebuku, evaluasinya adalah perlu peningkatan fasilitas pasien rawat inap.

“Ditemukan tidak ada pembungkus sarana tempat tidur bagi pasien dan kurangnya tingkat kebersihan rumah sakit,” jelasnya.

Rekomendasi di bidang pekerjaan umum, DPRD Nunukan menyoroti pembangunan Jalan Tani agar ke depan menggunakan Vibrator Roller untuk pemadatan akhir jalan sehingga dapat difungsikan masyarakat setempat.

Peningkatan pembangunan jalan Padaelo Kecamatan Sebatik Utara juga menjadi sorotan DPRD Nunukan, jalan ini dianggarkan sebesar Rp 900.000.000 pada APBD 2023 sepanjang 3,8 KM. DPRD Nunukan menilai jalan tersebut pendek dari STA awal dan STA Akhir sehingga perlu adanya penambahan anggaran perubahan dan dituntaskan pengerjaannya hingga tahun ini.

Mengatasi abrasi pantai di Kecamatan Sebatik Utara, perlu pembangunan bronjong tepi pantai sebanyak tiga susun dengan ketinggian 250 cm agar dapat difungsikan maksimal.

Baca Juga :  Hari Anak Nasional, Lapas Nunukan Berikan Remisi ke 2 Anak

Di wilayah Empat Kabupaten Nunukan tepatnya Desa Sujau Kecamatan Sebuku diminta tindaklanjut pengerjaan peningkatan jalan yang belum tuntas.

Sedangkan di wilayah Sembakung diperlukan jalan penghubung Sungai Kukujau ke Sungai Bakung dengan konstruksi kokoh, jalan tersebu dapat dianggarkan pada tahun 2025.

“Hasil Pantauan dan laporan masyarakat wilayah Krayan terdapat beberapa tempat yang perlu mendapatkan perhatian di mana Pembangunan jalan dan jembatan yang belum terselesaikan sehingga mereka mengharapkan melalui OPD terkait menyelesaikan pekerjaan tersebut,” terangnya.(*)

Reporter: Darmawan

Editor: Ramli

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2679 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *