benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) selama tahun 2018 hingga Tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kaltara fluktuatif, hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin.
Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai mengatakan peningkatan penduduk miskin terbesar terjadi pada Maret 2020, dengan jumlah peningkatan penduduk miskin sebesar 3,18 ribu jiwa. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin adalah 48,61 ribu jiwa (6,49 persen) kemudian menjadi 51,79 ribu jiwa (6,80 persen) pada bulan Maret 2020.
Sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi pada Maret-September 2021, yaitu sebesar 3,37 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 adalah sebesar 52,86 ribujiwa (7,36 persen), menjadi 49,49 ribu jiwa pada September 2021 (6,83 persen).
Pada September 2020, diakibatkan oleh pandemi Covid-19 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 0,9 ribu jiwa menjadi 52,70 ribu jiwa (7,41 persen). Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin terjadi kembali pada September 2023 dengan kenaikan sebesar 0,09 persen (1,11 ribu jiwa).
“Apabila ditinjau dari wilayah perdesaan dan perkotaan, masih terdapat disparitas jumlah penduduk miskin. Presentase penduduk miskin lebih banyak berada di daerah perdesaan,” katanya, Jumat (29/3/2024)
Lanjut kata Mas’ud sapaannya, pada Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan adalah 5,18 persen sedangkan di daerah perdesaan adalah 8,74 persen. Meskipun begitu, terjadi perbedaan di tahun 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih sedikit dibandingkan di daerah perdesaan.
Apabila dilihat dari wilayah Kabupaten/Kota, Kota Tarakan memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu 16,49 ribu jiwa pada Tahun 2023.
Sedangkan Persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Bulungan dengan persentase sebesar 8,99 persen pada Tahun 2023. Disamping itu sebut Mas’ud, Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terkecil di Provinsi Kaltara).
Tak hanya itu, indeks kedalaman kemiskinan perdesaan lebih tinggi Seperti halnya dengan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami fluktuasi.
Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan terbesar terjadi pada September 2018 ke Maret 2019 yaitu meningkat sebesar 0,246 poin dari 0,911 pada September 2018 menjadi 1,157 pada Maret 2019.
“Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan,” katanya.
Penurunan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada Maret 2022 ke September 2022 dengan penurunan sebesar 0,287 poin. Pada Maret 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,890 turun menjadi 0,603 pada September 2022. Namun pada Maret 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,639.
“Apabila dilihat menurut wilayah, daerah perdesaan selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesan dan perkotaan,” tuturnya.
Penduduk miskin di daerah perdesaan akan lebih sulit untuk keluar dari belenggu kemiskinan apabila dibandingkan dengan penduduk miskin di daerah perkotaan.
Berdasarkan Kabupaten/Kota, Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi adalah di Kabupaten Bulungan selama 6 tahun terakhir.
Pada kondisi Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulungan adalah 0,84. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan terkecil adalah Kabupaten Tana Tidung pada kondisi Maret 2023 yaitu 0,14. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Nicky Saputra
