benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dapat menggunakan E-Katalog atau aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam setiap melaksanakan kegiatan rekontruksi.
Pasalnya pasalnya dari semua OPD yang ada di Pemprov Kaltara, hanya dua OPD saja yang baru berproses menggunakan E-Katalog dalam lelang kegiatan rekontruksi sedangkan untuk OPD lainnya belum dapat menerapkannya.
“E-katalog ini kan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Tapi kalau untuk kita di Kaltara baru DPUPR Perkim dan Disdikbud saja yang berproses menerapkan E-Katalog ini,” kata Kepala Biro PBJ Kaltara, Amir Hamsyah pada Rabu, 27 Maret 2024.
Kepala Biro PBJ Kaltara yang akrab disapa Amir menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian OPD sulit untuk menerapkan E-katalog dan salah satu faktor utamanya ialah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Karena baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan admin E-katalognya belum dapat kita siapkan. Karena hal ini juga merupakan hal baru bagi kita, makanya situasi ini juga masih dimaklumi dari pemerintah pusat. Tapi kita juga mendorong agar kedepannya semua OPD dapat menggunakan E-Katalog,” ujarnya.
Merealisasikan dengan cepat, Biro PBJ Kaltara pun berencana akan melakukan kegiatan sosialisasi dan Bimtek kepada semua PPK yang ada di setiap OPD.
Di mana Bimtek itu dilakukan dengan berfokus kepada pelatihan penggunaan sistem E-Katalog agar ke depannya setiap OPD di Kaltara dapat menggunakan E-Katalog dalam menjalankan setiap kegiatan lontruksi.
“E-Katalog ini juga merupakan sistem yang mempermudah berjalannya proses lelang dan lebih bersifat transparan dari proses lelang sebelumnya. Makanya fokus utama kita ialah menyiapkan SDM pelaksananya terlebih dahulu,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Yogi Wibawa
