Tarakan – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (HC) H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan upaya hilirisasi khususnya agro industri menjadi salah satu fokus rencana pembangunan. Di mana Provinsi Kaltara merupakan lokasi dibangunnya kawasan industri hijau terbesar di asia yakni Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning – Mangkupadi.
“Tentu ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami di Kaltara untuk mengawal itu,” kata Gubernur Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Pengarahan, Pengendalian, dan Pengelolaan Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2024, Senin (26/2) malam di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza.
Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi dan peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja pembangunan sektor industri khususnya pada industri kecil, menengah dan aneka (IKMA).
“Rapat koordinasi tingkat nasional ini diharapkan bagaimana pengarahan, pengendalian, dan pengelolaan kegiatan DIPA 2024, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya,” jelas Gubernur.
Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Berkewajiban Melakukan Pembinaan, melalui penumbuhan dan pengembangan kepada Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM). Untuk menjalankan amanat tersebut, kata Gubernur, dibutuhkan struktur industri yang kuat dan saling terkait untuk membentuk jaringan yang kokoh dan mantap.
“Struktur industri yang kokoh dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan diimplementasikan secara konsisten. Dimana potensi sumber daya alam daerah yang dimiliki harus memberikan nilai tambah dalam rantai pasok yang mendorong tumbuhnya rantai bisnis yang efektif dan produktif demi mempercepat hilirisasi dan peningkatan daya saing industri,”papar Gubernur.
Karena itu, Gubernur berharap IKMA sebagai bagian integral dari struktur masyarakat industri dapat tumbuh dengan baik dan menjadi penopang kekuatan dalam perekonomian Indonesia. Selain itu IKMA juga diharapkan dapat memperkuat peran strategis dalam pemerataan kesempatan kerja dan berusaha. “Penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam lokal, yang pada akhirnya akan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan Kaltara,” tuntasnya.
Direktur Jenderal IKMA, Kementerian Perindustrian, Reni Yanita mengungkapkan ada sejumlah agenda digelarnya Rakor tersebut di Kaltara. Salah satunya guna melakukan pendataan terhadap IKM. Dengan data yang sesuai maka pemerintah pusat melakukan upaya pendanaan bagi IKM di Kaltara.
Tidak hanya itu, Rakor yang dihadiri seluruh Dinas Perindustrian se-Indonesia ini juga sebagai upaya penumbuhan wirausaha baru di daerah. “Dengan mengoptimalkan kegiatan yang dibangun di Kaltara untuk pengembangan sentra IKM,” ujarnya.
Karena itu, Reni berharap kegiatan yang dilakukan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat. “IKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Ini sebagai contoh penyemangat yang luar biasa,” tukasnya.(dkisp)
