benuanta.co.id, Bulungan – Konsultasi publik mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, telah menekankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
Gubernur Zainal menjelaskan dokumen RPJPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan panduan dalam penyusunan visi misi dalam pemilihan kepala daerah.
“Dokumen ini juga harus memperhatikan isu global, nasional, regional dan lokal,” ucap Gubernur Zainal kepada benuanta.co.id, Senin, 5 Februari 2024.
Dalam RPJPD tersebut, isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan serius yang harus ditangani. Suhu global yang semakin meningkat, perubahan pola cuaca dan krisis lingkungan lainnya memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang kuat.
“Oleh karena itu, kebijakan pengembangan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem alam harus diintegrasikan dalam RPJPD,” sebutnya.
Selain isu perubahan iklim, perkembangan teknologi juga harus menjadi fokus perencanaan Pemprov Kaltara. Revolusi industri 4.0, misalnya, memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas.
“Agar dapat menghadapi perubahan ini, kita perlu menyusun kebijakan yang mendukung penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh sektor, serta memastikan agar masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan ini,” tuturnya.
Lanjutnya, bonus demografi yang dihadapi oleh Provinsi Kaltara menawarkan peluang besar. Namun, untuk memanfaatkannya, perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Akselerasi industri hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) juga harus menjadi prioritas dalam memajukan sektor ekonomi.
“Kita perlu memaksimalkan nilai tambah dari hasil-hasil SDA yang dimiliki oleh provinsi ini dan memastikan distribusi manfaatnya kepada masyarakat secara adil,” ujarnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menyebutkan konektivitas juga menjadi elemen krusial dalam pengembangan daerah. Perbaikan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi akan membuka akses ke wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil, meningkatkan konektivitas antar-daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata.
“Yang tidak kalah penting adalah pembangunan inklusif yang harus menjadi fokus utama RPJPD. Setiap kebijakan harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang direncanakan,” terangnya.
Kata dia, tahap awal pembuatan dokumen RPJPD adalah konsultasi publik. Dokumen RPJPD ini akan dibahas kembali bersama para pemangku kepentingan pada musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045.
“Lalu akan dilakukan evaluasi ranperda RPJPD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PPN/Bappenas sebelum ditetapkan dengan peraturan daerah selambat-lambatnya pada pekan pertama bulan Agustus 2024,” pungkasnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
