benuanta.co.id, BULUNGAN – Setelah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), setidaknya ada 22 usulan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun 2024 ini yang akan diakomodir oleh pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kaltara, Bertius mengatakan jika 22 usulan kegiatan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Berdasarkan kesepakatan berita acara Musrenbang Nasional itu disepakati akan dialokasikan anggaran tahun 2024 ke wilayah Kaltara,” ucap Bertius.
Adapun 22 usulan prioritas kegiatan Provinsi Kaltara di antaranya Optimalisasi Penanganan Jalan Malinau – Long Semamu – Long Bawan, Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Pemantauan Kualitas Air Laut untuk lokasi yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia (Sebatik dan Tawau, Sertifikasi Laboratorium Lingkungan Hidup, Preservasi Jalan Akik Balak Kota Tarakan, Preservasi Jalan dalam kota Nunukan dan Preservasi Jalan Aji Iskandar Kota Tarakan.
Selanjutnya, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Tanjung Selor, pembangunan pelabuhan perikanan Mansapa, revitalisasi tambak kawasan sentra produksi udang dan bandeng, bantuan benih udang windu dan kepiting ke kampung budidaya, pembangunan kantor Desa Buduk Tumu, kantor Desa Long Berayang, kantor Desa Papayak dan kantor Desa Lembudud, bantuan permodalan BUMDES dan pengembangan lapangan terbang Binuang, Krayan Tengah.
Kemudian, penguatan pendidikan vokasi bagi tenaga pendidikan vokasi, pengembangan kawasan sentra kampung nelayan maju, peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau derada di daerah 3 T, peningkatan kapasitas PUG/ PPRG penurunan stunting dan angka kematian ibu, pengembangan kawasan kakao Desa Antutan, pengadaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan serta kampanye Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan (Gemarikan).
“Kita mendorong perangkat daerah yang tentu memiliki keselarasan tugas dan fungsi dengan kementerian, itu membangun komunikasi,” paparnya.
Kata dia, komunikasi ini penting ketika kementerian itu melaksanakan kegiatannya di Provinsi Kaltara maka sasaran atau lokus yang akan dikerjakan bisa tepat. Ketika ada keterbatasan informasi dari kementerian, menyebabkan penyimpangan lokasi dan sasaran.
“Itu kita ingin, sesuai arahan pak Gubernur, perangkat daerah itu pro aktif untuk berkomunikasi dengan kementerian lembaga. Kalau tidak ada komunikasi, tentu kita dianggap tidak memerlukan,” terangnya.
Bertius menambahkan jika 22 usulan kegiatan ini telah diperjuangkan dari proses perencanaan, dimulai dari pra Musrenbangnas, rapat koordinasi gubernur se-Indonesia sampai pada pelaksanaan Musrenbangnas. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
