Provinsi Kaltara Diupayakan Jadi Daerah Swasembada Pangan

benuanta.co.id, Bulungan – Luas Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang tersedia memiliki potensi yang besar untuk mencapai upaya swasembada pangan. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Diana Risawaty menyatakan harapannya agar swasembada pangan dapat dihasilkan dari Provinsi Kaltara.

“Namun, untuk mencapai swasembada pangan, masih ada tantangan di hadapan kita. Sebagai contoh, kebutuhan beras yang berdasarkan kebutuhan gizi setiap orang sebesar 113 kilogram per tahun, dengan penduduk yang semakin bertambah setiap tahun, kebutuhan beras juga meningkat,” sebutnya kepada benuanta.co.id Kamis, 1 Februari 2024.

Baca Juga :  Realisasi APBN Januari 2024 Mencapai Rp 785,23 Miliar

Kata dia, saat ini kebutuhan pangan di Provinsi Kaltara sudah mencapai sekitar 60 persen, namun masih kurang dalam menuju swasembada beras. Pada tahun 2018, DPKP Provinsi Kaltara melakukan analisis berdasarkan jumlah penduduk di setiap kabupaten kota, dan ditemukan bahwa kabupaten Malinau sudah mencapai swasembada.

“Namun, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, terutama dengan bencana banjir dan peralihan fungsi lahan tersebut, swasembada pangan hanya bisa mencapai 60 persen dari kebutuhan pangan secara keseluruhan, lebih rendah dari pada tahun 2018 yang memiliki kekurangan sebesar 20 persen,” paparnya.

Baca Juga :  BBM Subsidi Nelayan Capai 710 Ribu Kiloliter Setiap Bulan

Namun, berdasarkan niat Gubernur Kaltara untuk menjadikan Provinsi Kaltara sebagai penyangga pangan bagi Indonesia Timur (IKN), DPKP Provinsi Kaltara berharap dapat bekerja sama dengan kabupaten kota dalam mencapai tujuan tersebut.

“Tidak hanya itu, Kementerian Pertanian juga sangat mengharapkan keberhasilan tersebut,” bebernya.

Dia menambahkan jika DPKP Provinsi Kaltara sudah melakukan pendataan dan laporan luas lahan pertanian setiap daerah.

Baca Juga :  Nilai Investasi di Kaltara Selama Tahun 2023 Tercatat Rp 27 Triliun

“Pak Menteri Pertanian saat ini setiap minggunya meminta laporan luas lahan pertanian setiap daerah,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor : Nicky Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *