16.065 KPPS Dilantik, 5 Desa Ini Menyusul Pelantikan Akibat Banjir

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemungutan suara tinggal 19 hari lagi. Prosesnya pun terus dimatangkan, salah satunya pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaksanakan secara serentak.

Untuk peran dari KPPS ini pun sangatlah penting, selain bertanggung jawab dalam menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara agar lancar.

“Kita hari ini melantik KPPS di Kaltara, jumlah TPS sebanyak 2.295 kalau dikalikan dengan 7 penyelenggara KPPS maka ada 16.065 orang KPPS seluruh Kaltara,” ucap Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata Al-Islami kepada benuanta.co.id, Kamis, 25 Januari 2024.

Baca Juga :  Presiden Jokowi: Ada Bukti Kecurangan Segera bawa ke Bawaslu dan MK

Walaupun pelantikan dilakukan serentak pada jam yang sama, namun didapati ada wilayah yang tidak dapat ikut namun memiliki waktu yang berbeda di hari ini untuk dilantik.

Suryanata mengatakan jika hal itu dikarenakan beberapa desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur dalam 2 hari ini dilanda bencana alam berupa banjir, seperti di Desa Tanjung Agung, Metun Sajau, Sajau Pura, Binai dan Mangkupadi.

“Kita usahakan dilantik di hari ini, tapi jamnya yang agak berbeda karena kondisi banjir. Kita sudah laporkan juga kepada KPU RI,” jelasnya.

Baca Juga :  Jokowi Sebut Pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi “Jembatan”

Ia menyatakan jika jumlah KPPS telah tercukupi walaupun sebelumnya terdapat kekurangan peminat.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bulungan, Lili Suryani menyebutkan jika KPPS di Bulungan mencapai 3.388 orang yang tersebar di 484 TPS seluruh Bulungan.

“Jika sebelumnya hanya beberapa orang saja yang ikut Bimtek (Bimbingan Teknis), maka pada Pemilu 2024 ini semua wajib Bimtek ke 7 orang dalam 1 TPS,” paparnya.

Baca Juga :  Menhan Prabowo Sebut RSPPN Rumah Sakit Militer Terbesar di Indonesia

Dia menjelaskan jika ada pembatasan usia maksimal petugas KPPS yakni dari umur 17 hingga 55 tahun. Pembatasan usia ini selain menyangkut masalah kesehatan juga akan ada penggunaan beberapa aplikasi yang terkait teknologi.

“Jadi terkait kesehatan, sesuai instruksi KPU RI untuk melakukan screening kesehatan melalui BPJS. Kita pastikan mereka semua terdaftar di BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan,” pungkasnya.(*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *