benuanta.co.id, Bulungan – Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Agus Nugraha, dengan tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada anggota di bawah pengawasannya yang terlibat dalam politik praktis.
Ia menegaskan bahwa meskipun ada suami atau istri dari anggotanya yang terlibat sebagai calon legislatif (Caleg), mereka tetap harus menjaga profesionalitas dan tidak terlibat dalam kampanye atau promosi untuk calon tersebut.
“Saya tegas akan ini, saya pastikan tidak ada anggota saya yang terlibat politik praktis. Kalaupun ada suami atau istrinya yang ikut calon legislatif (Caleg) maka saya minta agar tetap profesional,” ujarnya kepada benuanta.co.id Jumat, 12 Januari 2024.
Ia menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi anggotanya yang terlibat dalam politik praktis dan ia akan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Kegiatan Bhayangkari pun tidak terkecuali, ia meminta agar suami atau istri dari anggota polisi tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan pemilihan foto bersama atau memisahkan diri dalam kegiatan tersebut.
“Kalau saat ada kegiatan ibu bhayankari, saya minta agar suami istri tidak berfoto bersama tapi memisahkan diri. Saya juga tegas tidak ada anggota yang melakukan promosi atau kampanyekan salah satu calon. Kalau ditemukan akan saya tindak tegas,” tuturnya.
Walaupun demikian, Kapolresta Agus mengakui bahwa ada beberapa pasangan anggota polisi di Polresta Bulungan istri atau suaminya ikut dalam politik. Oleh karena itu, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya sudah memberikan arahan kepada pasangan-pasangan tersebut untuk tetap menjaga netralitas di tengah perhelatan politik ini.
“Bapak Kapolda sudah mengumpulkan siapa saja anggota yang pasangannya ikut caleg diberikan pengarahan agar tetap netral dan tidak memihak,” paparnya.
Pernyataan Kapolresta Agus menunjukkan bahwa Polresta Bulungan sangat serius menghadapi pelanggaran netralitas dalam perhelatan politik. Sebagai lembaga penegak hukum, polisi harus tetap netral dan menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Hal ini tentunya akan menimbulkan kepercayaan publik yang lebih besar dan akan meningkatkan integritas institusi kepolisian di masyarakat. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
