benuanta.co.id, BERAU – Kabupaten Berau mempertimbangkan banyak hal soal ajakan bergabung Provinsi Kalimantann Utara (Kaltara). Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Berai, Sri Juniarsih Mas.
Dikatakannya, kabupaten yang berjuluk Bumi Batiwakkal itu hanya untuk Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu ditegaskannya pada acara petisi dan penandatanganan penolakan lintas ormas, lembaga, dan tokoh masyarakat Kabupaten Berau pada Minggu (12/11/2023) kemarin di Balai Mufakat.
“Apalagi seiring dengan penempatan Kalimantan Timur adalah sebagai Ibukota Negara ke depan. Di mana Berau merupakan potensi utama se Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam luar biasa,” ungkapnya.
Karena sektor sumber daya alam melimpah, Sri Juniarsih yakin kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Berau selalu terpenuhi.
“Saya juga memantau komentar warga di media sosial yang mayoritas menyatakan ketidaksetujuan terhadap wacana penggabungan Berau dengan Kalimantan Utara,” ucapnya.
Kemudian ada beberapa alasan, menurut Bupati Berau pertama dari kaum perempuan itu merasa cukup masuk akal untuk menolak Bumi Batiwakkal itu bersama Kaltara.
“Seperti yang disampaikan Bapak Ahmad Rifai Wakil Ketua II DPRD saat ini saya lebih fokus kepada pencapaian program prioritas pembangunan yang sudah kami tetapkan agar masyarakat Berau dapat lebih bahagia dan lebih sejahtera,” ujarnya.
Dengan demikian, dirinya menegaskan tidak ada berfikir untuk berpisah dari Kalimantan Timur.
“Kemudian yang kedua belanja rutin APBD Kabupaten Berau baik untuk keperluan belanja pegawai maupun belanja operasional saat ini mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun,” bebernya.
Sehingga, menurutnya kalau ada perubahan besaran APBD menjadi lebih kecil dari yang ada sekarang maka berarti Berau akan kesulitan membangun.
“Karena harus menanggung semua provinsi Kalimantan Utara. Kemudian yang ketiga dana bagi hasil yang diterima oleh Kabupaten Berau saat ini besar terutama DBH III saat ini,” tegasnya.
Kemudian kata dia, perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Kabupaten Berau melalui bantuan keuangan cukup besar Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar per-tahun.
“Dan ini sangat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Berau. Seperti jalan di pesisir itu sebagian adalah bantuan dari provinsi Kalimantan Timur,” tuturnya.
Sehingga alangkah tidak balas budi, menurutnya kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kalau sampai melakukan pernyataan sikap bergabung dengan Kalimantan Utara.
“Kemudian jalan status provinsi ke Berau sepanjang sekitar 250 km menuju ke wilayah pesisir dan ini mendapatkan perhatian baik dari provinsi Kalimantan Timur,” imbuhnya.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 400 miliar pada tahun ini, maka Sri mengungkapkan jika Kabupaten Berau berpisah dengan Kalimantan Timur.
“Maka jalan ini beralih status menjadi Jalan Kabupaten yang akan menjadi beban Kabupaten Berau,” tegasnya.
“Jadi perawatan yang selama ini di support oleh Kalimantan Timur kepada kita. Ketika kita bergabung dengan Kaltara itu akan menjadi tanggung jawab Kabupaten Berau,” tambahnya kepada benuanta.co.id.
Selain itu, dirinya menegaskan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sedang merencanakan proyek membangun infrastruktur strategis.
“Baik jalan, jembatan maupun rumah sakit melalui skema dukungan pembiayaan yang cukup besar dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Nicky Saputra
