benuanta.co.id, BULUNGAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang melaksanakan kegiatan peluncuran Enggang Kaltara Project dalam rangka mendukung pengembangan proyek kolaborasi antara PT. Global Eco Rescue Lestari dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Gubernur Zainal mengatakan launching ini guna percepatan konservasi kolaborasi dan restorasi pada ekosistem mangrove dan lahan gambut untuk mendukung yurisdictional E-NDC di Kalimantan Utara.
“Program ini terlaksana sebagai salah satu bagian tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah kita tanda tangani pada bulan Juli 2023 lalu,” ungkap Zainal kepada benuanta.co.id, Jumat, 27 Oktober 2023.
Lanjutnya, Enggang Kaltara Project ini juga hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperoleh manfaat optimal dari inovasi tatalaksana nilai ekonomi karbon (NEK) melalui terapan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim pada tingkat desa dan kelurahan. Serta kerjasama dalam lingkup yang lebih luas dalam menembus pasar karbon internasional.
“Sebelumnya saya pernah katakan jika Provinsi Kaltara memiliki potensi yang sangat besar untuk berinvestasi dan mengembangkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim,” tuturnya.
Kata dia, Kaltara memiliki 13 kesatuan hidrologis gambut seluas 347.451 hektare yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Nasional.
“Jadi 13 kesatuan hidrologi gambut tersebut tersebar di 3 kabupaten yaitu Tana Tidung, Nunukan dan Malinau,” bebernya.
Sedangkan untuk luas wilayah mangrove Kaltara berdasarkan pola ruang yaitu 326.396,37 hektare, dengan satuan pemetaan sasaran rehabilitasi lahan mangrove pada 2022-2032 adalah 181.553,61 hektare. Dengan memiliki hutan mangrove dan lahan gambut tentu menjadi satu keuntungan besar bagi Provinsi Kaltara.
“Tidak hanya untuk memberikan sumbangsih terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga merupakan peluang bagi Kaltara dalam perdagangan karbon atau disebut Carbon Trade,” sebutnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menyebutkan Pemprov Kaltara melalui melalui dinas terkait, telah melakukan beberapa program pengelolaan dan rehabilitasi mangrove diantaranya telah dilakukan percepatan program perhutanan sosial di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung dan Nunukan melalui program HKM, hutan desa dan kemitraan.
Juga telah dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), meliputi silvofishery yakni sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove, yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan ekowisata.
“Lalu peningkatan kapasitas SDM masyarakat melalui pelatihan teknis, bussiness plan, rehabilitasi mangrove di pesisir pantai dan areal tambak di Bulungan, KTT, Nunukan dan Tarakan serta pembuatan tambak ramah lingkungan (demplot),” paparnya.
Dirinya berharap melalui kolaborasi antara Pemprov Kaltara dengan PT. Global Eco Rescue Lestari didukung dengan hadirnya Enggang Kaltara Project ini. Tidak hanya untuk melestarikan hutan mangrove dan lahan gambut demi keberlangsungan lingkungan, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk meningkatkan gerak laju roda perekonomian di Kaltara.
Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pengembangan energi bersih, pengolahan limbah, hingga pengelolaan kawasan hutan dan bentang lahan yang berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan ekonomi hijau yang rendah karbon atau Green and Low Carbon Economy (GLCE) sesuai RPJMN 2020-2024 dan visi Indonesia 2045 di wilayah Provinsi Kaltara.
“Saya berharap Enggang Kaltara Project dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga melalui program ini, sinergi dan kolaborasi dapat terus terjalin dan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim berbasis yurisdiksi dan lanskap perdesaan berkelanjutan di wilayah Provinsi Kaltara dapat terwujud,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
