Minim Personel, Imigrasi Nunukan Berharap Segera Naik Tipe

benuanta.co.id, NUNUKAN – Meski sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Kabupaten Nunukan belum beroperasi, namun Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan berharap segera naik tipe kelas I.

Harapan ini bukan tanpa alasan, Kepala Imigrasi Nunukan, Ryan Aditya mengatakan saat ini saja, pihaknya mengaku kekurangan personel dalam melakukan pengawasan di sejumlah pos Imigrasi yang ada di pintu-pintu perbatasan.

Belum lagi mengingat, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tak dipungkiri sering digunakan sebagai tempat perlintasan keluar masuknya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bahkan bagi Warga Negara Asing (WNA) secara non prosedural.

Baca Juga :  Warga Terbantu Adanya Pasar Murah di Nunukan

“Idealnya itu setiap Pos diisi hingga 7 personel, tapi kita disini hanya 3 personel saja, tentu kalau ingin memaksimalkan pengawasan harus ada penambahan personel,” kata Ryan Aditya kepada benuanta.co.id, Selasa (22/8/2023).

Tidak hanya itu, hadirnya 3 PLBN di Kabupaten Nunukan juga menjadi PR besar bagi pihaknya jika ini segera dioperasikan, mengingat personelnya sangatlah terbatas.

Sehingga, untuk memaksimalkan pengawasan, perlunya ada tambahan Personel. Namun, hal tersebut terbatas lantaran status Imigrasi Nunukan masih tipe kelas II.

Baca Juga :  104 PMI Bermasalah Dideportasi ke Tanah Air, Dominan Warga Kaltara

Melihat kondisi ini, ia berharap, Imigrasi Nunukan bisa segera naik menjadi Kelas I, bahkan Ryan mengaku keinginan tersebut juga telah diusulkan ke pusat.

Akan tetapi, lanjut Ryan, untuk menaikan tipe kelas, setidaknya ada beberapa dukungan yang perlu dipenuhi oleh Imigrasi Nunukan agar memenuhi syarat dan peralihan status tersebut.

“Ada beberapa syarat pendukung yang harus kita penuhi, sudah kita usulkan juga, kita berharap saja keinginan kita bisa segera terwujud,” jelasnya.

Baca Juga :  WNA Malaysia Selundupkan Sabu dalam Anus, Mengaku karena Terlilit Hutang 

Belum lagi, ditengah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tentu pihaknya membutuhkan dukungan lebih dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat di sejumlah pintu-pintu perbatasan.(*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Ramli

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2703 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *