benuanta.co.id, BERAU – Para finalis Duta Wisata yang telah terpilih pada angkatan sebelumnya hingga kini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, masih mencari formulasi yang tepat untuk pemberdayaan mereka pada masa mendatang saat mengemban tugas masih belum didapat.
Jabatan Fungsional Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Retno Kustiah mengatakan, belum mendapatkan formulasi yang tepat untuk pemberdayaan para duta tersebut.
“Karena sejauh ini pemberdayaan para duta hanya pada tataran pelibatan setiap agenda promosi kebudayaan dan pariwisata daerah di luar kota,” ungkapnya Sabtu (29/7/2023).
Kemudian para finalis Duta Wisata Berau, kata dia juga sering dilibatkan menjadi penyambut tamu kehormatan setiap agenda Pemkab Berau.
“Tetap kami libatkan dalam setiap agenda wisata, terutama kegiatan di dinas pariwisata,” ujarnya.
Dirinya mengaku, saat ini Disbudpar juga kebingungan, lantaran para duta dan putra putri tidak dapat dijadikan tenaga honorer.
“Sebab formasi tersebut sudah tak ada lagi tersedia di setiap instansi pemerintahan,” ucapnya.
Menurutnya bila formasi tersebut tidak ada, serta aturan pengelolaan anggaran dinas tidak ada yang sesuai dengan penggunaan jasa para duta daerah tersebut.
“Maka ketika dipaksakan justru akan membahayakan pemkab dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun memang anak-anak kami ini tidak pernah menuntut, hanya kami yang punya keinginan untuk memberdayakan mereka,” bebernya.
Sebab ia menjelaskan bukan tanpa upaya, pihaknya telah berkoordinasi lintas OPD di Pemkab Berau.
“Saat itu, kami bilang masih koordinasi dilakukan ke Bapelitbang Berau. Namun, tetap jawabannya sama. Anak tersebut belum dapat diberikan alternatif pemberian honor bulanan. Lagi-lagi terhalang aturan. Tapi kami terus upayakan,” tuturnya.
Kendati demikian solusi jangka pendek, Retno menerangkan saat ini Disbudpar kerap bakal melibatkan setiap duta untuk terlibat dalam perjalanan dinas.
“Baik dalam maupun luar kota. Saat ikut berangkat, para duta tersebut bakal diberikan uang saku senilai Rp 175 ribu dalam satu hari,”imbuhnya.
Termasuk masuk dalam biaya dinas luar atau DL atau di OPD dikenal dengan sebutan SPPD.
“Angka itu dianggap masih cukup untuk memastikan saku, ketika berada di luar kota.
Dan besarannya sama seperti kami, pakai SPPD saat tugas dinas. Pakai surat perintah tugas atau SPT,” jelasnya.
Kemudian Disbudpar kini pun sedang mencari potensi masa depan atau kerjaan saat para duta sudah digantikan oleh duta selanjutnya.
“Kami bersyukur lantaran masih ada dinas maupun perusahaan yang mempertimbangkan prestasi yang telah diraih oleh anak daerah tersebut,” kata dia.
Seperti pemberdayaan di dinas, dengan mengangkat sebagai tenaga honor melalui mekanisme per proyek dinas atau bahkan, bekerja langsung di perusahaan perbankan.
“Nah, dalam CV mereka itu bila dicantumkan prestasi duta, akan menjadi penilaian khusus ketika melamar kerja. Meskipun ada beberapa yang tetap kesulitan kerja,” terangnya.
Selain itu, dalam upaya yang berdampak pada kebijakan jangka panjang, saat ini telah berdiri Asosiasi Duta Wisata Berau atau disingkat ADWB.
“Organisasi lokal itulah yang nantinya dapat menjadi corong koordinasi antara dinas dan pihak lainnya, yang ingin mendapatkan jasa para duta,” terangnya.
Kemudian melalui asosiasi itu juga, dapat mengeluarkan rekomendasi kepada setiap dinas dan perusahaan terkait prestasi yang telah dimiliki putra putri terbaik Bumi Batiwakkal.
“Meskipun, saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan legalitas sebagai organisasi yang terdaftar di daerah,” kata dia.
Namun dijelaskannya bila resmi akan memudahkan dinas dalam menyalurkan peran dalam membantu menyejahterakan para duta tersebut.
“Sekarang sudah ada Asosiasi Duta Wisata Berau. Nah ini yang bakal jadi corong untuk memberikan rekomendasi kepada setiap instansi dan perusahaan, terkait prestasi duta,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Nicky Saputra
