DPRD Berau Minta Pemda Perlu Melihat Skala Kebutuhan Masyarakat

benuanta.co.id, BERAU – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyebut dalam perencanaan pembangunan daerah perlu adanya perencanaan yang berkesinambungan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kinerja. Di mana setiap evaluasi kinerja harus berdasarkan mufakat bersama dengan perangkat daerah.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2018 votes

“Sehingga kedepannya dengan adanya masukan dari hasil evaluasi mufakat dapat menjadi perbaikan birokrasi pemerintah kedepan,” ungkapnya Selasa (11/4/2023).

Dikatanya, daya serap pembangunan ekonomi pemerintah daerah bisa terhambat. Sebab lemahnya sebuah perencanaan yang secara acuan terperinci juga mempengaruhi pembangunan ke depannya.

Pasalnya, setiap terjadi pergantian bupati maka terputus juga sebuah perencanaan pembangunan tersebut.

“Harusnya sebuah perencanaan perlu berkesinambungan,” ucapnya.

Pasalnya, keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi daerah dapat terlihat dari meningkatnya kualitas kapasitas daerah serta Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah.

Seperti halnya saat ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang di mana semua usulan merupakan hasil musyawarah mufakat desa dibutuhkan di setiap perangkat kampung maupun masyarakat kampung.

Dijelaskanya, dari hasil usulan yang disampaikan maka terbentuklah sebuah usulan yang menjadi kebutuhan skala prioritas satu.

“Usulan skala prioritas satu disampaikan saat musrenbang untuk direalisasikan dan diprioritaskan untuk anggarannya,” imbuhnya.

Namun lanjutnya, tetap saja sering terjadi keluhan usulan-usulan kepala kampung yang hingga bertahun-tahun tidak terealisasi hingga sekarang.

Dirinya menegaskan, bila tidak terealisasinya perencanaan pembangunan suatu daerah disebabkan oleh anggaran yang terlalu besar, maka seharusnya pemerintah daerah memberikan solusi alternatif.

“Jika pemilihan anggarannya terlalu besar bisa saja dilakukan realisasi pembuka atau nanti ada lanjutannya, supaya ke depan tidak ada lagi bahasa Kepala Kampung yang merasa kecewa, ini namanya pemerataan keadilan di setiap daerah,” tutupnya. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *