benuanta.co.id, BULUNGAN – Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada triwulan pertama untuk wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor melebihi target nasional.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda menjelaskan penyaluran dana APBN sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai sebesar Rp 1,67 triliun atau 20,98 persen dari total pagu sebesar Rp 7,96 triliun.
“Jadi, realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 15 persen. Bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 11,27 persen year on year dari realisasi sebesar Rp 319,17 miliar atau 9,72 persen dari total pagu sebesar Rp 3,28 triliun,” ujar Juanda kepada benuanta.co.id, Kamis, 6 April 2023.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp 566,88 miliar atau 21,51 persen dari pagu sebesar Rp 2,65 triliun yang disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
Kata dia, realisasinya juga mengalami pertumbuhan persentase sedikit meningkat sebesar 10,11 persen (YoY) atau Rp 279,96 miliar dari realisasi bulan Maret 2022 sebesar Rp 286,92 miliar atau 11,16 persen dari total pagu sebesar Rp 2,57 triliun.
“BPP dicairkan untuk empat jenis belanja, di antaranya realisasi belanja pegawai mencapai 19,99 persen atau Rp 110,49 miliar dari pagu sebesar Rp 552,79 miliar. Lalu realisasi belanja barang mencapai 19,84 persen atau sebesar Rp 155,10 miliar dari pagu sebesar Rp 781,71 miliar,” sebutnya.
Selanjutnya, realisasi belanja modal mencapai sebesar Rp 301,28 miliar atau 22,64 persen atau dari pagu Rp 1,33 triliun. Terakhir realisasi belanja bantuan sosial masih nihil realisasi dari pagu Rp 0,14 miliar.
Sedangkan realisasi untuk TKD sebesar Rp 1,11 triliun atau 20,86 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
“Untuk realisasi DBH sebesar Rp 374,88 miliar atau 18,55 persen dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun. Realisasi DAU sebesar Rp 602,19 miliar atau 24,37 persen dari pagu Rp 2,47 triliun. Lalu realisasi DAK non fisik sebesar Rp 94,63 miliar atau 34,64 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar dan realisasi Dana Desa sebesar Rp 36,72 miliar atau 19,7 persen dari pagu sebesar Rp 186,41 miliar,” paparnya.
Sementara untuk DAK fisik dan DIF sampai saat ini belum terealisasi. Untuk itu pihaknya mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
“Jangan sampai ada gagal salur lagi di tahun ini. Untuk itu kita harapkan agar satker dan pemda dapat membuat langkah strategis guna memacu kinerja keuangan tahun 2023,” pungkasnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
