benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun 2023, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang melakukan penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.
Pada rapat paripurna itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP beserta Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus dan Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah serta anggota DPRD lainnya dan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltara.
Gubernur Zainal mengatakan LKPj kepala daerah merupakan kewajiban konstitusional yang disampaikan kepada DPRD Kaltara yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan, menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan
“Indeks pembangunan manusia 2022 tercatat sebesar 71,83 terjadi peningkatan sebesar 0,64 poin atau naik sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2021 tercatat sebesar 71,19,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Senin 27 Maret 2023.
Lanjut dia, angka kemiskinan 2022 tercatat sebesar 6,77 terjadi penurunan 0,59 poin atau turun 8,02 persen jika dibanding 2021 yang berada di angka 7,36. Lalu angka pengangguran 2022 tercatat sebesar 4,33 terjadi penurunan sebesar 0,25 poin atau turun 5,46 persen dibandingkan tahun 2021 tercatat sebesar 4,58. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi tercatat 5,34 terjadi peningkatan sebesar 1,36 poin atau naik 34,17 persen dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh pada angka 3,98.
“Pendapatan perkapita tercatat sebesar 190,61 terjadi peningkatan sebesar 35,53 atau naik 22,91 persen dibandingkan 2021 hanya 155,08. Ketimpangan pendapatan 2022 tercatat 0,272 terjadi penurunan sebesar 0,02 atau turun 6,85 persen jika dibandingkan 2021 yang tercatat 0,285,” sebutnya.
Sementara realisasi APBD 2022 saat ini masih dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Dimana untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 717,13 miliar terealisasi Rp 815,67 miliar atau sebesar 113,74 persen. Pendapatan transfer dana perimbangan target Rp 1,836 triliun terealisasi sebesar Rp 1,908 triliun atau sebesar 103,97 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditarget Rp 350 juta terealisasi sebesar Rp 6,845 miliar atau 1.955,73 persen.
“Untuk realisasi belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp 2,372 triliun terealisasi Rp 2,172 triliun atau 89,66 persen. Transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan dialokasikan Rp 429,31 miliar terealisasi sebesar Rp 426,57 miliar atau 99,36 persen,” terang Zainal.
“Realisasi pembiayaan berupa penerimaan pembiayaan sebesar Rp 263,11 miliar terealisasi Rp 246,19 miliar atau 93,57 persen. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 15 miliar terealisasi 100 persen,” tambahnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini mengatakan capaian kinerja 2022 sendiri, dalam upaya meningkatkan kualitas penganggaran profesional, efisien, efektif dan fokus pada penganggaran yang berbasis kinerja, Pemprov Kaltara memperoleh predikat SAKIP dengan nilai BB.
“Penilaian maturitas, sistem penilaian internal pemerintah dengan nilai 3,24 dan indeks maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan nilai 1,98. Pada sasaran strategi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dalam indikator angka harapan hidup Kaltara mencapai angka 72,67 dari target 72,63,” paparnya.
Pada sasaran strategi meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat dalam angka harapan lama sekolah diperoleh capaian 13,26 dari target 13,15 atau 99,32 persen. Lalu indikator angka rata-rata lama sekolah diperoleh capaian 9,27 atau 100 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Sasaran strategi meningkatnya kemandirian sosial ekonomi Provinsi Kaltara dapat menekan angka pengangguran terbuka pada angka 4,33 dari target 4,56,” sebutnya.
Lanjutnya, sasaran strategi meningkatnya kemandirian desa Provinsi Kaltara berhasil meningkatkan jumlah mandiri dari target yang ditetapkan yaitu 34 desa menjadi 39 desa. Serta menurunkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari target 182 desa menjadi 142.
“Di tahun 2022 juga ada beberapa kebijakan strategis yang ditetapkan berdasarkan Perda dan Keputusan Gubernur Kaltara, pertama penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau. Kedua meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan,” tuturnya.
Masih Zainal, mengatakan kebijakan strategis lainnya yakni meningkatkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis Android, penyediaan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan.
“Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya untuk kendaraan didalam maupun di luar Kaltara,” tuturnya.
Ada juga pemberian pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor di atas 3 tahun. Kemudian beasiswa umum Kaltara Unggul 2022, penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Lalu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kita juga menerima alokasi dana tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan Pemprov Kaltara senilai Rp 24.875.254.000 yang terealisasi sebesar Rp 23.675.510.903 atau 95,18 persen,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
