benuanta.co.id, MAKASSAR – Partai Gerindra dengan tegas menolak wacana proporsional tertutup yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, Gerindra yakin bahwa uji materi penggunaan konsep proporsional tertutup di Pilpres 2024 akan ditolak oleh hakim MK.
Itu diutarakan Ketua Bappilu DPP Partai Gerindra, Sufmi Ahmad Dasco ketika menghadiri peresmian posko badan pemenangan Presiden Partai Gerindra di bilangan Haji Bau Makassar, Ahad, 12 Maret 2023. Di mana posko tersebut merupakan pertama di luar DKI Jakarta.
Sufmi menyatakan bahwa konsep proporsional tertutup atau coblos partai sebenarnya menguntungkan partai besutan Prabowo Subianto. Terlebih lagi, Gerindra telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ingatan masyarakat.
Namun, Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa Gerindra ingin memberikan ruang bagi setiap elemen masyarakat untuk maju dalam pemilihan legislatif sesuai dengan keinginan rakyat melalui konsep proporsional terbuka atau coblos orang.
“Sementara Gerindra mendukung proporsional terbuka, memberikan kesempatan yang sama kepada caleg. Bagi Partai Gerindra sebenarnya, kalau mau ikut proporsional tertutup, lebih menguntungkan. Namun, kami lebih mendukung proporsional terbuka untuk memberikan peluang yang sama kepada semua orang,” kata Sufmi di Makassar, Ahad (12/3/2023).
Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung penuh penerapan konsep coblos partai pada Pemilu 2024 yang digugat oleh Partai Bulan Bintang di MK. Alasannya, proporsional terbuka atau coblos figur dianggap sangat pragmatis dan memakan biaya besar dalam prosesnya.
Selain itu, proporsional terbuka dianggap menghalangi kaderisasi di internal partai politik. Kendati konsep terbuka ditengarai hanya mengandalkan popularitas figur tertentu tanpa melihat kualitasnya, serta proses kaderisasi tidak berjalan di internal partai karena lebih mengedepankan menggaet keluarga pejabat dalam meraup suara pemilih.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa demokrasi elektoral yang berdasarkan proporsional terbuka berbiaya tinggi dan berbasis individu, sementara partai politik memiliki sifat gotong royong.
“Kami yakin bahwa proporsional tertutup adalah jawaban bagi partai-partai elektoral yang suka mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas. Oleh karena itu, mari kita kembalikan marwah partai dengan melakukan rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi, dan kepemimpinan,” tegas Hasto ketika di Makassar pekan lalu.
Hasto juga meyakini bahwa proses uji materi UU Pemilu tentang sistem pemilihan legislatif proporsional akan dikabulkan oleh MK. Dia yakin bahwa hakim MK akan memutus secara obyektif.
“Kami percayakan keputusan MK dalam mengambil keputusan. Mereka merdeka, tidak boleh masuk kepentingan praktis,” imbuh Hasto. (*)
Reporter: Akbar
Editor: Yogi Wibawa
