TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara mendorong pemerintah untuk memberikan atensi khusus terhadap akses jalan perbatasan di Kaltara. Seperti ruas jalan Malinau-Long Semamu menuju Krayan, Malinau-Mansalong menuju Tau Lumbis Kabupaten Nunukan dan ruas jalan Malinau-Long Alango menuju Apo Kayan di Malinau, masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kita dari Fraksi PDIP DPRD Kaltar akan berusaha memaksimalkan dan mencari celah dari sisi alas hukumnya, sehingga pengerjaan jalan perbatasan menjadi prioritas untuk dilaksanakan setiap tahun hingga tuntas 100 persen, ” kata Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Stefanus Marianus ST.
Bahkan ia tak menginginkan pengerjaan jalan perbatasan di Kaltara harus kembali menunggu dan melobi pemerintah pusat setiap tahunnya, seperti yang selama ini terjadi.
Sementara dari sisi pemerintah provinsi, persoalan jalan ini dari 10 prioritas juga sudah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Terlebih jika persoalan jalan di wilayah perbatasan tidak masuk dalam program strategis nasional, wajib harus segera diperjuangkan bersama.
“Perihal konektifitas antar wilayah perbatasan ini juga sudah pernah saya sampaikan ke media beberapa waktu lalu,” tegasnya.
“Oleh sebab itu nanti Fraksi PDIP bersama DPR RI bersama-sama melakukan lobi ke Presiden Jokowi agar persoalan jalan perbatasan di Kaltara masuk dalam program PSN dan diperkuat lagi dengan Inpres yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia meyakini masalah perbatasan tidak akan bisa cepat terselesaikan tanpa pemerintah pusat. Sebab persoalan anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Dalam waktu dekat persoalan ini akan segera kami konsultasikan kepada senior partai yang ada di DPR RI, agar bisa diperjuangkan bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat yang ada diperbatasan negara,” pungkasnya. (adv)
