benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Setelah melalui proses pembahasan terhadap nota pengantar Ranperda perubahan APBD 2022 pada rapat paripurna Ke-21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), persetujuan bersama terhadap Ranperda perubahan APBD P 2022 sebesar Rp2,7 triliun lebih.
Gubernur Kaltara Drs Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum menjelaskan APBD memiliki peran penting sebagai daya ungkit untuk pemulihan ekonomi daerah.
“Kita patut bersyukur karena ekonomi Kaltara pada triwulan II tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,91 persen terhadap triwulan sebelumnya,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Selasa 6 September 2022.
Melihat kondisi tersebut, dirinya optimis pada tahun 2022 dapat meningkatkan capaian-capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD tahun 2022, di mana tujuannya memantapkan pemulihan ekonomi dan kesehatan untuk pertumbuhan yang inklusif.
Dia mengatakan pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan pemutusan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.
“Kemudian diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital,” jelasnya.
Gubernur Zainal menuturkan isu strategis Provinsi Kaltara tahun 2022 di antaranya masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM, masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Kemudian rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global. Masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi serta belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan.
“Ketika kita melihat kembali komposisi APBD Provinsi Kaltara pada rentang tahun 2018-2021, komponen pendapatan dari transfer pemerintah pusat masih memiliki proporsi terbesar, seperti pada tahun 2021 proporsi pendapatan dari transfer pemerintah pusat adalah sebesar 74 persen,” terangnya.
Selain itu, pihaknya meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga Provinsi Kaltara dapat mencapai kemandirian fiskal serta capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat.
“Perubahan APBD merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi. Secara substantif, perubahan dimaksud merupakan penyesuaian-penyesuaian atas capaian target kinerja atau rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya,” bebernya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menyebutkan melalui perubahan APBD ini, pihaknya mengharapkan apa yang telah ditargetkan pada tahun 2022 seperti peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6,3 persen, prosentase penduduk miskin 6,8-6,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,5 – 4,7 persen, indeks pembangunan manusia 71,80 dan gini ratio 0,29-0,28 dapat dicapai.
“Saya juga menyampaikan dalam meningkatkan komitmen terhadap kesejahteraan guru dan penyuluh pertanian dan perikanan, maka pada tahun 2022 ini telah dianggarkan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota,” paparnya.
Masih Gubernur, Provinsi Kaltara terus berupaya dalam pembangunan ekonomi hijau dan telah menjadi perhatian dunia selain rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan kebakaran hutan dan lahan maka terus dilakukan juga upaya pembangunan lingkungan di kabupaten kota melalui transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE). “Hal ini sesuai dengan semangat membangun desa menata kota,” tutupnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
