benuanta.co.id, TARAKAN – Persoalan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis menjadi atensi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Tak terkecuali Kalimantan Utara (Kaltara) kasus stunting terbilang cukup tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Januari 2022 lalu, angka stunting di Kota Tarakan mencapai 25,9 persen pada tahun 2021.
Hal ini juga mendapat atensi dari Anggota Komisi IX DPR RI, H. Alifudin, S.E., M.M, menjelaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator pencegahan stunting di Kaltara tetap melibatkan lembaga kementerian di Indonesia.
“Bahkan sekarang melibatkan KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat) sebagai bapak asuh. Dan juga sumber dana dari penyelesaikan kasus stunting ini bukan hanya dari APBN atau APBD, tapi juga melibatkan CSR,” jelasnya saat ditemui awak media, Kamis (21/7/2022).
Pihaknya selaku komisi yang menaungi kesehatan akan langsung mengevaluasi BKKBN dalam proses pencegahan stunting. Dalam upaya ini ia mengharapkan pada usia Indonesia mencapai 100 tahun, anak bangsa dapat tumbuh menjadi anak yang kuat.
“Misalnya seperti jamban sehat, bedah rumah dari pemerintah dalam hal ini PUPR, Kementerian ini akan terintegrasi. Nanti BKKBN yang memberikan data, kemudian di mana daerah-daerah yang masyarakat stunting tinggi,” urainya.
Menyoal anggaran sendiri nantinya lembaga kementerian akan menyalurkan dana CSR untuk penuntasan stunting.
Sementara itu, Koordinator BKKBN Kaltara, Kukuh Dwi Setiawan menjelaskan saat ini Kaltara berada pada presentase 27 persen untuk angka stunting. Wilayah dengan presentase tertinggi adalah Kabupaten Nunukan sebesar 29 persen.
Menurutnya angka ini hanyalah petunjuk awal bagaimana pihaknya memetakan potensi atau lokasi fokus pencegahan stunting.
“Kalau Kaltara sendiri targetnya ada di pemerintah daerah, Pak Walikota mencanangkan di bawah 8 persen, kita optimis bisa diperbaiki itu seperti pola makan, pola pengasuhan itu bisa,” paparnya.
Kukuh melanjutkan, pihaknya telah membentuk tim pendamping keluarga yang akan dikerahkan untuk fokus mencatat data ibu hamil pasca melahirkan serta pendataan balita.
“Istilahnya kita canangkan itu zero stunting atau nol stunting baru, itu juga dengan ekonominya baik berarti yang diubah pola perilakunya,” pungkasnya. (*)
Reporter : Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
