benuanta.co.id, BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melaksanakan rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, hal itu tertuang dalam rapat paripurna ke 13 masa persidangan 11 tahun 2022.
Dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengatakan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Provinsi Kaltara berkewajiban menyampaikan nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 untuk dibahas oleh fraksi-fraksi.
“Untuk itu pada hari saya persilahkan kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kaltara untuk menyampaikan pandangan umumnya,” ucap Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus kepada benuanta.co.id, Senin 11 Juli 2022.
Adapun pandangan umum fraksi-fraksi ini pertama dipaparkan oleh Fraksi PDI Perjuangan, yang dibawakan oleh Yacob Palung sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Dirinya menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 663.872.372.982 terealisasi sebesar Rp 677.837.023.300,49 atau 102,10 persen.
Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp 1.872.571.187.894 terealisasi Rp 1.890.949.863.341 atau 100,98 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 315.000.000 terealisasi sebesar Rp 40.748.257.367,98 setara dengan 12.935,95 persen. Pendapatan hibah sebesar Rp 315.000.000 dan pendapatan sesuai peraturan perundangan sebesar Rp 40.533.257.367,90.
“Sehingga secara keseluruhan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 102,87 dari target pendapatan sebesar Rp 2.356.758.560.876 dan realisasi sebesar Rp 2.609.501.840.013,90,” sebut Yacob Palung.
Kata dia, realisasi belanja daerah sebesar Rp 90,81 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 2.612.861.185.527,9 dengan rincian belanja pegawai operasi dan registrasi sebesar 91,69 persen dari anggaran Rp 1.796.517.000.869
Belanja modal realisasi dari yang ditargetkan sebesar 85,78 persen dianggarkan sebesar Rp 455.777.000.415, belanja transfer terealisasi sebesar 93,21 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 346.088.446.243, realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang merupakan SiLPA tahun 2020 sehingga tahun 2021 terdapat SiLPA sebesar Rp 263.245.756.068,14.
“Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran dan masukan diantaranya untuk diupayakan perbaikan sarana dan prasarana akses jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara. Agar dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap usaha ekonomi,” paparnya.
Pandangan kedua, anggota Fraksi Partai Demokrat, Marli Kamis memberikan tanggapannya, terhadap capaian kinerja dalam pengelolaan APBD 2021 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam hal PAD terealisasi melebihi target. Pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha setiap OPD yang begitu maksimal.
“Target PAD ini sebesar Rp 2.5 triliun yang terealisasi Rp 2.6 triliun atau 102,87 persen. Namun berbanding terbalik atas realisasi belanja daerah, yang hanya mencapai 90,81 persen atau Rp 2.372.645.890.287,6,” ujarnya.
Kemudian pihaknya masih mendapati adanya SiLPA tahun 2021 sebesar Rp 263.245.756.068,14, SiLPA sebesar ini mengindikasikan bahwa kinerja Pemprov Kaltara belum maksimal.
“Oleh karena itu, pihaknya meminta penting dilakukan optimalisasi dan efisiensi anggaran,” bebernya.
Kemudian untuk Beasiswa Kaltara Cerdas, pihaknya meminta agar segera dilaksanakan dan di buka kembali serta di koordinir kembali oleh Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara. Alasannya, karena salah satu perannya untuk melakukan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan serta keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
“Sebagai usaha dan akuntabilitas pengelolaan anggaran beasiswa yang tepat sasaran. Sehingga tidak muncul persoalan seperti tahun lalu, banyaknya para calon yang memenuhi syarat tapi tidak beasiswa,” tuturnya.
Kemudian untuk subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang saat ini masih menjadi permasalahan yang setiap tahun disampaikan. Pihaknya menilai harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman, yang belum terealisasi dengan APBD.
“Yang berjalan selama ini di rute yang ada masih menggunakan APBN masih sangat terbatas. Kebutuhan pesawat perintis paling tidak 2 kali seminggu. Dengan memprioritaskan rute yang mengalami lonjakan penumpang,” paparnya.
Marli Kamis juga menyinggung soal krisis pangan yang tengah menghantui dunia.
Sementara itu, pandangan umum juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Golkar, Ainun Farida mengatakan perlu adanya sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam rangka menciptakan keharmonisan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Kami berharap eksekutif dan legislatif mampu bersinergi yang sesuai visi misi Kaltara yang berubah maju dan sejahtera,” jelasnya.
Fraksi Golkar berharap Pemprov Kaltara melibatkan masyarakat secara partisipatif melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang. Begitupun dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD agar menjadi perhatian utama pemerintah.
“Kenapa kami tekankan pokok-pokok pikiran dewan, karena merupakan hal yang urgen harus dibenahi dan diwujudkan. Setidaknya Pemprov Kaltara terbantukan dengan pokok-pokok pikiran dewan ini,” paparnya.
Terkait pendapatan daerah yang bersumber dari APBD dan dana transfer yang cenderung stagnan, pihaknya ingin agar di optimalkan pengelolaannya. Begitu juga aset yang dikelola oleh BUMD agar di optimalkan. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
