benuanta.co.id, NUNUKAN – Nakhoda dan anak buah kapal (ABK) kapal angkutan barang trayek tujuan Sebuku serentak melakukan aksi mogok beroperasi pada Senin, 27 Juni 2022.
Hal itu di sampaikan langsung oleh Ketua asosiasi kapal pedalaman Kabupaten Nunukan, Baharuddin Aras yang menyatakan selama ini mereka hanya sebagai armada pengangkut barang-barang pedagang.
Maraknya dilakukan penangkapan barang-barang Malaysia yang dinilai ilegal oleh aparat di atas kapal membuat para nakhoda kapal trauma untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok yang akan dibawa ke wilayah-wilayah perbatasan di Nunukan sehingga mereka melakukan aksi mogok.
“Mulai hari ini kita mogok, tidak ada kapal yang beroperasi mengangkut barang,” ujar Baharuddin kepada benuanta.co.id.
Kapal-kapal pengangkut barang yang melakukan aksi mogok berada di dermaga Inhutani, dermaga rakyat Jalan Lingkar, jembatan bongkok di Sei Bolong.
Dikatakannya, selama ini kapal trayek dari Nunukan ke Sebuku hanya beroperasi mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan hanya dua sampai tiga kali dalam sebulan.
Baharuddin mengatakan aksi mogok yang dilakukan oleh para nakhoda akan dilakukan sampai ada penjelasan dan keputusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terkait persoalan ini.
“Selama belum ada jaminan dari Pemerintah Daerah kami akan lakukan mogok beroperasi,” katanya.
“Kami sudah sampaikan ke pedagang-pedagang bahwa kami akan stop mengangkut barang jadi para pedagang juga tidak berani belanja apalagi datangkan barang dari Sulawesi,” ungkapnya.
Kapal angkutan barang dalam sekali beroperasi bisa mengangkut barang sekitar 30 ton, ada yang 45 ton sampai 100 ton. Dijelaskanya, selama ini barang-barang pedagang yang diangkut oleh kapal yakni barang dari Sulawesi seperti beras, kol, telur, lombok, bawang dan sisanya adalah barang campuran yakni 20 persen dari Malaysia.
“Bahkan ada kapal yang sudah tidak mau beroperasi lagi karena trauma takut barang angkutannya sering di tangkap aparat.” bebernya.
Sementara itu, Jamaluddin Dasi wakil ketua asosiasi kapal pedalaman mengatakan mereka meminta ada kebijakan dari Pemerintah Daerah terkait produk Malaysia yang boleh dan tidak boleh untuk di angkut agar tidak terulang lagi kejadian penangkapan barang seperti ini oleh aparat.
“Selama tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah terkait permasalahan ini, kapal kami tidak akan beroperasi,” ujar Jamaluddin.
Ditambahkannya, dengan adanya kebijakan tersebut bagi kapal-kapal tidak akan di hambat dalam perjalanannya, kecuali ketika mereka memuat barang-barang terlarang seusai dari hasil ketentuan tersebut.
“Kita takut jalan, kalau tidak ada jaminan seperti ini, harusnya para aparat mengayomi kita tapi sekarang kami justru takut saat melihat aparat,” ungkapnya.
Jamaluddin mengungkapkan, aksi mogok yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi karena tidak beroperasi, selain itu akan berdampak pada ketersediaan kebutuhan pokok di Sebuku yang menjadi langkah karena tidak ada kapal angkutan barang yang beroperasi.
“Kami berharap para pemangku-pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan ini bisa melakukan pertemuan dengan kami asosiasi kapal maupun para pedagang untuk mencari solusi terkait permasalahan ini, minimal dibuatkan surat tertulis dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) dari hasil pertemuan itu, ” harapnya.
Terpisah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Kepala Bagian Prokopim, Joned mengatakan pemda telah menggelar rapat koordinasi terkait persoalan perdagangan di perbatasan yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nunukan pada Senin, 27 Juni 2022.
Selain itu, disampaikannya bahwa hari ini 28 Juni 2022 Pemda akan laksanakan rapat rapat koordinasi pelayanan kebutuhan masyarakat.
“Besok (hari ini, red) akan dilaksanakan rapat dengan instansi terkait dan turut mengundang perwakilan dari asosiasi kapal pedalaman Nunukan,” ujar Joned. (*)
Reporter : Novita A.K
Editor : Ramli
