benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung di bawah kepemimpinan Bupati Ibrahim Ali dan wakilnya Hendrik, menjadikan pemindahan Pusat Pemerintahan (Puspem) sebagai program prioritas dalam membangun KTT.
Sejak 14 tahun ditetapkannya KTT sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Bulungan, KTT belum memiliki puspem dibandingkan dengan kabupaten lain di Kaltara.
“Makanya saya bilang kita kan punya grand design yang akan kita fokus pertama adalah pusat pemerintahan dulu dan kemudian yang kita lanjutkan adalah bagaimana membenahi tata kota, kita akan memperbaiki tata kota KTT ini,” ungkap Bupati KTT, Ibrahim Ali.
Untuk anggaran pembangunan puspem, Bupati mengungkapkan akan menyiapkan anggaran hampir Rp 360 Miliar masa pengerjaan 3-4 tahun (multiyears).
“Karena ini proyek multiyears tahun jamak, jadi pengerjaannya akan bertahap dan untuk tahun ini kita akan menggelontorkan dana awal sekitar Rp 50 miliar,” jelasnya.
Pusat pemerintahan nantinya akan dinamakan pusat kota baru mandiri. Selain pusat pemerintahan di lokasi tersebut diharapkan ada kota baru.
“Nanti di lahan 405 hektare itu bukan hanya kantor DPRD, Kantor Bupati yang berdiri di sana, mungkin ada kantor Polres kemudian ada kantor Dandim kemudian ada kantor kajari. Ada perumahan PNS, perumahan Bupati kemudian ada peradaban baru, ada kantor/balai adat. Kemudian ada Sentra perekonomian di sana, mungkin ada mall dan lain-lain, seperti itulah design kita,” terangnya.
Sebelumnya Bupati mengatakan, proses pembangunan puspem sejak 13 September 2021 sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri KLHK. Kemudian menerima hibah adendum PT. Adindo dari 181,843 hektar menjadi 181.409 hektar. Pada 24 Februari 2022 lalu, Menteri KLHK juga sudah menandatangani status kawasan pusat pemerintahan sudah menjadi HPK.
“InsyaAllah mudah-mudahan ini kita baru memiliki aset secara sah, jadi kalau dia statusnya sudah menjadi HPL maka nanti kita akan lepas urusan dengan KLHK, nanti setelah itu urusan kita dengan kementerian BPN/ATR badan pertanahan. Tapi sebelum itu kita akan melaksanakan sosialisasi dulu ke masyarakat, kita jelaskan dulu ke masyarakat yang ada disana,” ujarnya.
Sementara wakil rakyat di KTT turut mendukung wacana pembangunan pusat pemerintahan KTT seperti yang disampaikan bupati. Wakil Ketua Komisi III DPRD KTT, Heri Rizal pernah mengatakan, puspem tidak akan membebankan keuangan daerah, karena dikerjakan secara bertahap.
“Kita sudah lama tidak memiliki Puspem, padahal setiap daerah harus memiliki puspem. Makanya kita di DPRD, siap mendukung kegiatan pemkab yang berhubungan dengan puspem,” ujar Heri Rizal beberapa waktu lalu. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
