benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung berencana melakukan peletakan batu pertama kantor pemerintah yang baru di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Tana Tidung (KTT) pada Mei atau Juni mendatang.
Namun sebelum melakukan peletakan batu pertama ini, Pemkab Tana Tidung berencana untuk terlebih dahulu melakukan sosialiasi, agar tidak terkendala dengan permasalahan lahan masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) KTT, Hadi Aryanto mengatakan sebelum sebelum peletakan batu pertama pembangunan puspem, nantinya akan ada tim khusus bertugas untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat sekitar area puspem.
“Nanti ada timnya yang khusus untuk mensosialisasikan hal ini, artinya pemerintah tetap terbuka dengan penggunaan lahan puspem ini karena memberikan ruang kepada masyarakat,” kata Hadi.
Disisi lain, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Tana Tidung, M. Arief Prassetiawan mengatakan, bahwa Pemkab Tana Tidung dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melaksanakan pertemuan masyarakat yang berada di sekitar bundaran HU yang akan menjadi pusat pemerintahan.
“Secara teknis, tahapan pengadaan lahannya belum kami laksanakan. Untuk mengawali tahapan, kami sosialisasi kepada masyarakat. Harapan kami mohon dukungannya supaya kegiatan pembangunan ini bukan hanya dirasakan saat ini saja, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi selama 14 tahun belum memiliki kantor bupati,” kata pria yang akran disapa Arief.
Ia menambahkan, dalam prosesnya nanti Pemkab Tana Tidung akan berusaha semaksimal mungkin dan mengikuti regulasi, sehingga tidak akan merugikan masyarakat karena akan dicarikan solusi.
“Kalau status kawasan konsesi milik Adindo, masyarakat hanya menguasai dan menggarap sehingga belum ada kepemilikan oleh masyarakat. Kalaupun ada ganti rugi bahasanya adalah tali asih ya, apa-apa yang ada di atas tanah, bukan membayar tanahnya,” ucapnya.
Informasi awal, terdapat 150 orang yang berada di dalam kawasan tersebut yang mengaku menguasai lahan, tetapi untuk kepastian jumlah Arief masih menunggu tahap selanjutnya.
“Ada empat desa yang masuk dalam kawasan pusat pemerintahan nantinya, yang paling banyak adalah Desa Seludau dan Sesayap Selor, kemudian Sebawang dan Buong Baru. Untuk tahap awal akan dibangun kantor bupati dan gedung DPRD, karena untuk pengembangan perlu biaya besar tentu kami belum sanggup,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
