TARAKAN – Terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB) di Hotel Sibolangit, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, belum lama ini dianggap telah menodai demokrasi. Hal itu jelas melanggar peraturan Partai Demokrat, terlebih Partai Demokrat masih dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tarakan menyatakan peristiwa KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum itu, menurutnya inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi.
“Bagi kami Moeldoko sungguh mempermalukan pemerintahan Presiden Joko Widodo, masa seorang KSP mantan Panglima TNI melakukan perampokan kepemimpinan partai, lebih baik pak Moledoko mundur dari KSP,” kata Herman Hamid.
Bagi dia, seorang negarawan sejati patut memberikan contoh berpolitik moral dan sesuai prosedur yang resmi.
“Harusnya sebagai negarawan, pak Moeldoko hargailah sistem dan aturan yang ada. Beliau itu bukan kader Partai Demokrat, lebih etis kalau beliau itu bergabung dulu menjadi kader partai atau bentuklah partai sendiri, jangan membuat tatanan demokrasi semakin buruk,” tegas Herman kepada benuanta.co.id pada Sabtu, 06 Maret 2021.
Lanjut Herman sambil mengutip pidato Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa SBY menyesali dirinya pernah memberikan kepercayaan kepada Moeldoko sebagai perangkat negara dimasa kepemimpinannya.
“Pak SBY sampai memohon ampun kepada Allah dan sungguh menyesali pernah meberi kepercayaan kepada Moeldoko sebagai petinggi militer di masa periodenya,” imbuhnya.
Secara terpisah, mantan anggota DPRD Tarakan periode 2014-2019 itu menilai KLB yang diadakan oleh kubu Moeldoko sangatlah tidak terpuji.
“Bagi saya KLB abal-abal itu seperti candaan saja, itu enggak ngaruh bagi kami yang taat konstitusi dan solid mendukung kepemimpinan mas AHY,” tandas Herman. (*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Nicky Saputra
