TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara mengharapkan kemiskinan dapat dientaskan di provinsi termuda di Indonesia ini. Dari data yang dirilis BPS Kaltara, angka kemiskinan naik, sehingga ada ratusan yang hidup dalam garis kemiskinan.
“Jadi persoalan kemiskinan penting untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” ungkap Elia DJ sebagai anggota DPRD Kaltara.
Dia menilai, tingkat kemiskinan di Kaltara naik, karena beberapa hal. Di antaranya terdampak dari Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Dampaknya banyak warga yang tidak mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Dampaknya banyak masyarakat kita tidak lagi memiliki pemasukan finansial untuk pengeluaran biaya hidup sehari-hari,” jelasnya.
Kata dia, penambahan warga miskin yang mencapai 0,6 persen atau 900 orang itu karena melemahnya sejumlah sektor ekonomi. Sehingga berimbas pada pengurangan tenaga kerja.
“Refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah untuk penanganan Covid-19 bisa menangani dampak pandemi. Kita meminta pelaksanaan program yang bersumber dari kebijakan itu dikawal lebih maksimal tahun ini,” paparnya.
Refocusing itupun dilaksanakan pada dana APBD dan APBN, dia berharap dapat disisihkan kepada masyarakat yang terdampak.
“Harus benar-benar cepat dan tepat sasaran. Jadi dampak-dampak seperti kemiskinan, pengangguran dan lainnya yang terkait ekonomi masyarakat, bisa tertangani maksimal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
