TARAKAN – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tarakan sempat terhambat lantaran sempat terjadi polemik antara Walikota Tarakan dengan Gubernur Kaltara. Hal itu pun mendapat tanggapan dari Pengurus Cabang PMII Kota Tarakan.
Disampaikan Ketua Cabang PMII Kota Tarakan Sakti Abimayu, seharusnya terkait koordinasi atau ketentuan siapa yang mengajukan PSBB, tak perlu dipersoalkan. Tapi melihat saat ini kondisi sedang urgent lantaran terjadinya penyebaran virus Corona (covid 19), maka harusnya semua bisa bekerja sama untuk menekan kasus covid-19 dengan penerapan PSBB di Tarakan.
“Persoalan ini janganlah jadi perdebatan, di tengah pandemi ini, harusnya ada saling kerja sama mencegahnya,” ungkap Sakti kepada benuanta.co.id, Rabu (22/4/2020).
Selain itu, dari seluruh wilayah Kaltara, Kota Tarakan merupakan tempat di mana pasien positif covid-19 lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hal ini tentu menjadi perhatian Walikota Tarakan dengan menerapkan PSBB yang sebentar lagi akan diperkuat dengan pembentukan perwali.
“Ini semua dilakukan demi mencegah masyarakat Kota Tarakan dari penularan Covid-19, dan menurut saya ini wajar dan sesuai saja,” tuturnya.
Sementara berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 menegaskan, Menteri Kesehatan menerapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan Gubernur, Walikota maupun bupati tanpa harus mendapatkan persetujuan pemerintah Provinsi jika yang mengajukan bupati atau walikota. Apalagi PSBB yang diajukan Walikota Tarakan telah disetujui oleh Menteri Kesehatan.
“Tetapi dan lagi-lagi malah yang terjadi adanya mis di antara Pimpinan di Kaltara ini, yang menjadi pertanyaan adalah usaha untuk mencegah penularan Covid-19 ini apakah diseriusi apa tidak? Sampai masing-masing pimpinan tidak mampu menjaga komunikasi yang baik? Atau ada oknum di belakangnya yang mencoba menjadi penghalang kinerja pemerintah kita,” tegasnya.
Ia menyampaikan, sebagai masyarakat hanya bisa berharap yang terbaik dan mendukung kebijakan pemerintah, apapun itu. Namun jika di antara pimpinan saja tidak mampu menjaga komunikasi, itu sama saja gagal.
“Bukan apanya, karena ini menyangkut nyawa dan bukan hal yang bisa dipolitisir. Saya sebagai Pemuda Kaltara sangat menyayangkan melihat pimpinan kita yang seperti ini, seolah ego dan ambisi lebih penting dari kemanusiaan, seolah jabatan diambil hanya sebagai tempat angkang kaki dan mempercantik prestasi,” keluhnya.
“Sementara ratusan ribu masyarakat Kaltara semuanya bergantung kepada keputusan dan kebijakan pemimpin Kaltara. semoga usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah kita bisa maksimal guna mencegah penularan Covid-19,” pungkasnya. (*)
Reporter : Rico Jeferson
Editor: M. Yanudin
