DPRD Kaltara Tekankan Tepat Sasaran, Pemprov Kaltara ‘Diam’
TARAKAN – Program yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2019 dinilai belum berjalan maksimal. Hal ini terpantau dari sejumlah program yang belum tuntas hingga memasuki tahun 2020. Sejumlah harapan pun tertuang di dalamnya. Termasuk, persoalan pembangunan yang harus benar-benar merata hingga ke pelosok dan dirasakan masyarakat.
Pengamat Ekonomi, Ana Sri Ekaningsih, SE, MM menilai, APBD Kaltara tahun ini sebaiknya mengutamakan pada program kerja yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pun dinilai perlu karena dampaknya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Belanja barang dan jasa serta belanja tak terduga, itu apa saja. Sekiranya tidak mendesak dan tak mendasar, ya entar dulu. Prioritaskan yang berimbas pada kesejahteraan serta kepentingan masyarakat,” ungkap Dr Ana.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, program-program yang disusun dengan matang dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltara tidak boleh dijalankan setengah-setengah. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, kata dia, DPRD Kaltara punya andil terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program-program yang disusun berjalan sesuai harapan.
“Menurut kami sudah maksimal apa yang dilakukan pemerintah dan sudah berjalan dengan baik. Namun begitu, kami juga sebagai pengawasan di DPRD Provinsi mengawal kebijakan anggaran tersebut,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kaltara ini kepada Koran Benuanta.
Soal program yang belum berjalan maksimal, lanjut Andris, bisa di pantau di sejumlah proyek besar yang tersebar di sejumlah daerah di Kaltara. Proyek-proyek itu pernah mereka pantau tahun lalu melalui Komisi 3 DPRD Kaltara. pengawalan anggaran ini, sebut Andris, intens dilakukan agar Pemprov Kaltara mendapat masukan apa saja program yang harus dikejar target penyelesaiannya.
“Seperti jalan lingkar Juata, hingga saat ini belum kelihatan. Ada juga kanal Bandara Juata (Tarakan) juga belum 100 persen. Begitu juga dengan Jalan Trans menuju Long Beluau – Long Peso, masih banyak yang perlu ditingkatkan,” bebernya.
Bahkan, sejumlah jalan di daerah yang didatangi Presiden Jokowi baru-baru ini tak luput dari pantauan Andris dkk. Menurutnya, jika kinerja sudah berjalan baik, Pemprov Kaltara harus juga mampu menuntaskan dan memastikan penyelesaian pekerjaan tersebut memenuhi standar dan keinginan masyarakat.
“Lebar jalan serta jalan berkelok, belum juga dirapikan. Jembatan Long Sam yang saat banjir tidak bisa dilalui. Di Krayan juga masih ada yang belum selesai tahun anggaran 2019,” sambungnya.
Untuk itu, harapnya, anggaran yang diketuk harus dibelanjakan sesuai program dan visi-misi gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah). Andris juga menekankan agar anggaran yang sudah disepakati tidak melenceng dari kiblatnya.
“Jujur, saya tidak terlalu terlibat di anggaran 2020 karena saya tidak di Badan Anggaran DPRD Provinsi Kaltara di periode lalu,” sebutnya.
Namun, dia sangat berharap anggaran yang telah ditetapkan itu dapat bermanfaat untuk masyarakat Kaltara, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang minim infrastruktur. “Jika anggaran itu nantinya dimanfaatkan untuk keberlangsungan Kaltara, maka bukan tidak mungkin Kaltara menjadi salah satu daerah yang berkembang seperti daerah lainnya,” tutupnya.
Namun sayang, sejumlah kepala dinas terkait tidak memberikan keterangan saat dihubungi Koran Benuanta belum lama ini. Sejumlah pesan singkat juga dikirim tak ditanggapi. (kik)
