Polri Jadwalkan Sidang Etik EHS Selasa Terkait Dugaan Penyadapan

Jakarta – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan sidang etik terhadap perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa (17/11) terkait dugaan penyadapan ilegal.

“Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin.

Trunoyudo mengatakan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap EHS meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Baca Juga :  Dua Arena Sabung Ayam di Sei Menggaris Nunukan Dibongkar Polisi

Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) jabatan tersebut.

Atas dugaan pelanggaran itu, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Baca Juga :  Formalitas Gugatan PMH Belum Terpenuhi, Warga Kampung Baru Protes Putusan PN Tanjung Selor

Sidang KKEP tersebut akan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo memastikan seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Baca Juga :  Terjaring Operasi Pekat, Petugas Gabungan Temukan Penyimpanan Miras Tanpa Izin di THM Nunukan

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Pada Selasa (10/11), Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Atas putusan tersebut, AS menyatakan mengajukan banding.

Sumber : Antara