benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memenuhi persyaratan punya peluang dibantu pemerintah. Kabid Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Tana Tidung Pratiwi, mengatakan saat ini setiap pelaku usaha hanya bisa diakui sebagai pelaku UMKM, jika memiliki NPWP dan lokasi berdagang yang tetap.
“Sekarang aturannya seperti itu, jadi kalau hanya berdagang keliling dan tidak memiliki tempat tetap seperti warung. Maka tidak bisa dianggap sebagai pelaku UMKM. Tapi jika memiliki lokasi tetap, bahkan di depan kaki lima sekalipun maka sudah dianggap sebagai pelaku UMKM,” kata Prawtiwi, Ahad, 12 Juni 2022.
Ia menambahkan legalitas sebagai pelaku UMKM, seharusnya sangat penting bagi para pelaku usaha. Mengingat Pemerintah Pusat telah beberapa kali membuat program bantuan tunai dan pelatihan bagi para pelaku UMKM.
“Selama pandemi Covid-19 kemarin ada bantuan tunai bagi pelaku UMKM dan tahun ini kita juga sempat membuka program pelatihan menajemen UMKM,” bebernya.
“Tapi itu hanya bagi para pelaku UMKM terdaftar saja. Makanya kelengkapan persyaratan untuk menjadi pelaku UMKM itu sangat penting,” sambungnya.
Meski demikian Tiwi menyebutkan saat ini, permasalahan pelaku UMKM yang ada di KTT ialah sering bersifat musiman, dimana pelaku UMKM akan bermunculan ketika waktu-waktu tertentu.
“Khususnya saat ramadhan, disitu akan banyak pelaku UMKM yang tiba-tiba muncul,” imbuhnya.
Menurut Tiwi, hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti hanya ingin berjualan di waktu-waktu tertentu saja dan kurangnya kemampuan menajemen para pelaku UMKM dalam memanfaatkan perputaran modal usahanya.
“Kita akui memang ada usaha tertentu yang hanya bisa dilakukan pada momen tertentu saja. Tapi jika pelaku usaha itu dapat memanfaatkan modal secara maksimal, mereka juga bisa melanjutkan usahanya dengan beralih ke usaha umum. Makanya pelatihan menajemen UMKM terus kita lakukan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
