benuanta.co.id, TARAKAN — Di tengah momentum Wisuda ke-42 Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang meluluskan ratusan sarjana baru, tantangan dunia kerja justru semakin kompleks. Peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga menuntut kesiapan dan adaptasi lebih dari para lulusan.
Akademisi sekaligus Pakar Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengungkapkan seiring meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi, tantangan dalam memperoleh pekerjaan semakin kompleks. Ia menyoroti, kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah lulusan, tetapi juga perubahan struktur persaingan tenaga kerja dan perkembangan teknologi yang pesat.
Menurut Dr. Margiyono, secara makro terjadi perubahan signifikan dalam dunia kerja yang membuat pencarian pekerjaan semakin sulit, terutama pada sektor yang mengandalkan tenaga manusia. Ia menegaskan bahwa tenaga kerja saat ini tidak lagi hanya bersaing dengan sesama manusia.
“Saya melihat bahwa memang realitasnya sekarang terjadi sebuah kondisi di mana mencari pekerjaan itu menjadi lebih sulit, karena tenaga kerja saat ini tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja itu sendiri,” ungkapnya, Sabtu (11/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan persaingan tenaga kerja kini tidak lagi terbatas pada skala lokal, melainkan sudah meluas hingga tingkat non-lokal bahkan global. Hal ini dipicu oleh sistem rekrutmen berbasis online yang memungkinkan akses luas terhadap lowongan pekerjaan.
“Kalau pengumumannya bersifat online, maka ia bisa diakses di mana saja, sehingga pekerjaan menjadi objek persaingan antara tenaga kerja lokal dan non lokal,” jelasnya.
Kemudahan transportasi juga memperkuat dinamika tersebut, sehingga tenaga kerja dari luar daerah dapat dengan mudah bersaing di wilayah lain. Dampaknya, tenaga kerja lokal sering kali kalah bersaing dalam mendapatkan pekerjaan.
“Kesannya bahwa tenaga kerja lokal yang kalah bersaing itu cenderung menjadi lebih banyak, karena selain bersaing dengan lokalnya sendiri, juga bersaing dengan non lokal,” lanjutnya.
Selain itu, Dr. Margiyono menambahkan perkembangan teknologi turut menjadi faktor utama dalam menyempitnya peluang kerja konvensional. Banyak pekerjaan administratif kini telah digantikan oleh sistem digital dan kecerdasan buatan.
“Sekarang beberapa pekerjaan seperti mengarsipkan, mengirim, bahkan menulis, hampir semuanya diganti oleh teknologi atau AI,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, Dr. Margiyono memaparkan tenaga kerja terdidik saat ini menghadapi tiga bentuk persaingan sekaligus, yaitu dengan tenaga kerja lokal, non-lokal, dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam penyerapan tenaga kerja.
“Tenaga kerja terdidik itu menghadapi persaingan dalam tiga aspek tersebut, sehingga mengalami sumbatan dalam penyerapan tenaga kerja,” paparnya.
Namun demikian, ia menilai bahwa peluang tetap terbuka bagi lulusan yang mampu beradaptasi dan membaca peluang. Teknologi justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja baru.
“Tenaga kerja terdidik yang mampu menyesuaikan diri, maka dia akan menciptakan pekerjaan baru dengan bantuan teknologi,” ujarnya.
Dr. Margiyono juga menekankan pentingnya perubahan paradigma bagi lulusan perguruan tinggi agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan yang sudah ada, melainkan mampu menciptakan peluang kerja sendiri. Ia mencontohkan pemanfaatan platform digital sebagai media usaha.
“Setiap lulusan seharusnya tidak terjebak pada pekerjaan yang sudah mapan, tetapi bisa menciptakan pekerjaan melalui berbagai platform seperti TikTok atau YouTube,” terangnya.
Khusus di Kalimantan Utara (Kaltara), ia melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tinggi, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi di berbagai daerah.
“Pertumbuhan perguruan tinggi di Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, hingga Nunukan menunjukkan daya beli masyarakat terhadap pendidikan meningkat,” ungkapnya.
Peningkatan tersebut berdampak pada jumlah lulusan yang semakin besar setiap tahunnya, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan untuk memastikan lulusannya terserap di dunia kerja.
“Semua perguruan tinggi meluluskan banyak sarjana, sehingga perlu inovasi agar lulusan dapat terserap,” katanya.
Sebagai contoh, ia menyoroti langkah UBT yang mengusung konsep ‘Entrepreneur University’ untuk mendorong mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan. Program ini diwujudkan melalui pemberian mata kuliah kewirausahaan dan pengenalan potensi sumber daya lokal.
“Setiap lulusan harus memiliki jiwa wirausaha agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal,” tegasnya.
Selain kewirausahaan, mahasiswa juga dibekali pemahaman tentang sumber daya laut tropis sebagai potensi unggulan daerah kepulauan. Hal ini diharapkan dapat mendorong lulusan untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.
“Mahasiswa juga dikenalkan dengan sumber daya laut tropis agar mampu memanfaatkan lingkungan sekitarnya,” jelasnya.
Dr. Margiyono menegaskan bahwa tanggung jawab penyerapan tenaga kerja tidak hanya berada pada lembaga pendidikan, tetapi juga pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat.
“Tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan menyediakan pekerjaan yang layak,” tuturnya.
Ia menilai dari Pemerintah Kota, salah satunya Tarakan, telah melakukan sejumlah langkah strategis seperti mendorong investasi industri di Tarakan Utara dan menggeser pusat pelayanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Langkah ini merupakan upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal,” katanya.
Selain itu, pengembangan kawasan industri hijau di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Bulungan, juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
“Keberadaan kawasan industri hijau dan pelabuhan hijau itu adalah salah satu upaya pemerintah provinsi untuk menyerap tenaga kerja,” tambahnya.
Dr. Margiyono juga menyoroti fenomena menarik di Kabupaten Nunukan terkait peningkatan sektor pertanian yang cukup signifikan. Ia menemukan adanya lonjakan besar dalam penyerapan kredit di sektor tersebut, yang dinilai sebagai indikasi keseriusan pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis sumber daya lokal.
“Saya menemukan sebuah fakta yang sangat menarik bahwa di Kabupaten Nunukan itu terjadi lompatan penyerapan kredit pertanian meningkat hampir 2 triliun, khusus untuk sektor pertanian yang saya duga adalah perkebunan,” ungkapnya.
Ia menilai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejatinya telah menunjukkan komitmen dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun demikian, jika masih terdapat tenaga kerja yang belum terserap, maka hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah atau lembaga pendidikan.
“Kalau masih ada tenaga kerja yang belum terserap, maka itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan individu masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan mendasar dalam keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha atau industri (link and match). Menurutnya, masih terdapat kelemahan dalam penyelarasan tersebut, terutama dalam pemilihan bidang studi oleh mahasiswa.
“Kalau kita bicara tentang pendidikan dan link and match, saya jujur mengatakan masih ada kelemahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia, khususnya Kalimantan Utara, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik di sektor laut, pertanian, maupun kehutanan. Namun ironisnya, minat mahasiswa terhadap bidang-bidang tersebut justru rendah.
“Ini fakta, sumber daya laut kita banyak, lahan pertanian luas, hutan juga banyak, tetapi apakah mahasiswa kita banyak di bidang itu?” katanya.
Dr. Margiyono menegaskan bahwa justru jumlah mahasiswa di sektor-sektor strategis tersebut merupakan yang paling sedikit dibandingkan bidang lain. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara potensi ekonomi dengan minat pendidikan masyarakat.
“Malah justru paling kecil, termasuk di perikanan dan kehutanan,” jelasnya.
Fenomena tersebut kemudian ia sebut sebagai sebuah paradoks dalam pembangunan. Di satu sisi peluang sangat besar, namun di sisi lain tidak diminati oleh masyarakat. Padahal sektor pertanian memiliki peran vital dalam ketahanan pangan nasional.
“Ketika peluang itu besar, justru tidak menarik bagi masyarakat, padahal kebutuhan pangan kita masih impor,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seharusnya menjadi peluang besar untuk mencetak tenaga ahli di bidang tersebut. Ketersediaan lahan dan air yang melimpah menjadi modal utama untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan.
“Lahan kita luas, sungai kita melimpah, tetapi apakah masyarakat kita belajar pertanian? Nyatanya tidak,” ucapnya.
Menurutnya, kecenderungan masyarakat yang lebih memilih jurusan yang tidak berkaitan langsung dengan peluang usaha menjadi salah satu penyebab utama ketidakseimbangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada preferensi individu.
“Mahasiswa justru mengambil fakultas yang tidak berkaitan langsung dengan peluang usaha,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Dr. Margiyono menekankan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak dapat hanya dibebankan pada pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga harus melibatkan kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan.
“Tidak sepenuhnya kita bisa memberikan beban kepada pemerintah, karena selera masyarakat juga seperti itu,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan perlunya perencanaan tenaga kerja secara makro yang terintegrasi secara nasional. Menurutnya, lembaga seperti Bappenas dan Bappeda harus mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor dan wilayah.
“Harus ada perhitungan berapa ahli pertanian yang dibutuhkan secara nasional, provinsi, hingga kabupaten,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sektor pertanian sendiri memiliki banyak cabang yang dapat dirinci kebutuhannya, seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kehutanan. Dengan perencanaan yang tepat, kebutuhan tenaga kerja di setiap sektor dapat dipenuhi secara optimal.
“Pertanian itu bisa dipecah lagi, dan semuanya bisa diprediksi kebutuhannya,” bebernya.
Selain sektor pertanian, Dr. Margiyono menilai bahwa kebutuhan tenaga kerja di sektor industri juga dapat dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat diproyeksikan secara lebih akurat.
“Pertumbuhan industri itu bisa terbaca, sehingga kebutuhan tenaga kerjanya juga bisa dihitung,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hasil perhitungan tersebut seharusnya menjadi dasar dalam menentukan jumlah dan bidang pendidikan di perguruan tinggi. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. “Kebutuhan tenaga kerja itu seharusnya diplotting ke lembaga pendidikan,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini sistem perencanaan seperti itu belum berjalan secara optimal, meskipun Indonesia telah merdeka selama puluhan tahun. “Hampir 72 tahun kita merdeka, program seperti itu belum pernah ada secara maksimal,” ujarnya.
Padahal, menurutnya, sistem tersebut pernah diterapkan di masa lalu, khususnya dalam menentukan jumlah tenaga profesional seperti dokter, perawat, dan akuntan. Hal ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja.
“Dulu jumlah tenaga kerja seperti dokter dan perawat itu diplotting,” terangnya.
Ia juga menyadari bahwa penerapan sistem tersebut memiliki tantangan teknis, seperti penumpukan tenaga kerja di perkotaan dan kurangnya distribusi di daerah. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan perencanaan.
“Kalau ada masalah distribusi, itu urusan teknis, bukan perencanaan,” tegasnya.
Pada akhirnya, Dr. Margiyono menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Tidak ada satu pihak pun yang dapat berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan ini.
“Semua pihak harus berkontribusi, baik pemerintah, kampus, maupun masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti faktor budaya kerja masyarakat yang cenderung menghindari pekerjaan di sektor lapangan. Banyak masyarakat yang lebih memilih pekerjaan kantoran dibandingkan mengelola sumber daya alam yang tersedia.
“Masyarakat kita lebih suka bekerja di kantor daripada di sektor pertanian atau lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, pola pikir tersebut perlu diubah agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih optimal. Ia menegaskan bahwa semua jenis pekerjaan memiliki nilai penting dalam meningkatkan kesejahteraan.
“Bekerja itu tidak harus di kantor atau ruangan AC, tetapi juga bisa di lahan dan di lapangan,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
