benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajukan permohonan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Permintaan itu disampaikan menyusul kebutuhan BBM di sejumlah wilayah yang dinilai belum mencukupi.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pemerintah daerah telah mengirimkan surat resmi kepada BPH Migas untuk meminta tambahan alokasi BBM, terutama bagi wilayah yang selama ini kerap mengalami kekurangan pasokan.
“Kita sudah menyampaikan surat ke BPH Migas untuk menambah kuota BBM, khususnya di beberapa wilayah di Kalimantan Utara,” sebut gubernur Zainal Selasa, (10/3/2026)
Menurut dia, salah satu daerah yang mengalami keterbatasan pasokan BBM adalah Kabupaten Malinau. Karena itu pemerintah provinsi mengusulkan agar alokasi BBM untuk wilayah tersebut ditambah.
Zainal menilai kuota BBM yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kita tahu kekurangan BBM di Malinau ini cukup terasa. Kuota yang ada sekarang masih sangat kurang,” ujarnya.
Dalam usulan tersebut, pemerintah provinsi meminta penambahan kuota sekitar 20 persen dari alokasi yang berlaku saat ini. Pada 2025, alokasi BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk Kabupaten Malinau tercatat sekitar 15 juta liter.
Jika usulan itu disetujui, tambahan kuota yang diajukan mencapai sekitar 3 juta liter. Dengan demikian total kuota Pertalite yang diharapkan tersedia bagi masyarakat Malinau menjadi sekitar 18 juta liter.
Zainal menegaskan pengajuan tambahan kuota tersebut tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Menurut dia, peningkatan alokasi diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi BBM masyarakat dalam jangka panjang.
“Bukan hanya untuk Ramadan. Ini untuk kebutuhan masyarakat yang memang terus meningkat,” katanya.
Ia juga memastikan hingga kini belum ada laporan antrean panjang maupun pembelian BBM secara berlebihan oleh masyarakat di Kaltara. Hal itu menyusul beredarnya isu potensi kelangkaan BBM akibat memanasnya konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
“Sejauh ini belum ada laporan masyarakat antre karena isu kenaikan harga BBM. Semoga tidak ada,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
