benuanta.co.id, TARAKAN – Nelayan Kaltara menilai pembenahan sektor perikanan tak cukup hanya membangun fisik Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tetapi memastikan sistem tata kelola berjalan efektif agar nelayan tidak terus berada di posisi paling lemah.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kaltara, Rustan, mengatakan pemerintah sering kali lebih fokus pada pembangunan infrastruktur perikanan, sementara pengelolaan dan regulasinya tidak dibenahi. Akibatnya, banyak fasilitas TPI yang berdiri namun tak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Ketika TPI tidak berjalan, nelayan tidak punya pilihan. Harga ditentukan tengkulak. Nelayan hanya ikut dan sering merugi,” ujarnya belum lama ini.
Ia menyoroti TPI Tengkayu II di Tarakan sebagai contoh nyata. Fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu hingga kini hanya menjadi lokasi bongkar muat tanpa aktivitas pelelangan yang semestinya menjadi inti fungsi TPI.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya soal lokasi TPI yang tidak strategis, tetapi absennya aturan yang mengikat seluruh pelaku usaha ikan. Pembeli atau pengepul tetap membeli langsung di lapangan tanpa melalui pelelangan resmi.
“Harusnya ada regulasi. Misalnya pengusaha ikan dilarang menerima hasil tangkapan kalau tidak melalui TPI. Kalau ada aturan itu, TPI pasti jalan,” tegas Rustan.
Ia menambahkan ketiadaan operator lelang serta petugas administrasi membuat TPI sulit bergerak. Tanpa struktur pengelolaan yang jelas, bangunan TPI hanya menjadi simbol tanpa fungsi nyata. Padahal, komoditas ikan di Kaltara didominasi hasil bernilai ekspor seperti kakap merah, kakap putih, kurau, dan bawal merupakan produk yang seharusnya berada dalam sistem terkontrol agar harga lebih stabil.
Kondisi ini juga menyebabkan pemerintah kehilangan data produksi karena seluruh transaksi berlangsung di luar sistem resmi. Rustan menyebut hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan.
“Kalau ikan berpindah lewat jalur informal, bagaimana pemerintah mau susun kebijakan? Dinas saja bingung kalau ditanya data produksi,” katanya.
Rustan berharap sistem perikanan dapat diperbaiki secara menyeluruh. Ia menegaskan perlunya pengawasan, penetapan aturan pembelian, serta kehadiran operator lelang agar TPI bisa berjalan sesuai tujuan. Menurut dirinya, pembenahan sistem akan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan stabilitas harga di pasar. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
